Empat Obligasi Korporat Siap Diluncurkan Tingkatkan Perekonomian Jatim

Amaluddin    •    Senin, 28 Nov 2016 10:28 WIB
obligasiekonomi daerah
Empat Obligasi Korporat Siap Diluncurkan Tingkatkan Perekonomian Jatim
Gubernur Jawa Timur Soekarwo (MI/ARYA MANGGALA)

Metrotvnews.com, Surabaya: Berbagai cara akan dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan perekonomian di wilayahnya. Salah satu cara yang dilakukan Pemprov Jatim adalah dengan mendorong sejumlah perusahaan menerbitkan obligasi korporat.

Gubernur Jatim Soekarwo mengatakan, penerbitan obligasi itu akan dilakukan oleh empat korporasi yakni pembangunan Pelabuhan Probolinggo, Tol Legundi yang menghubungkan Mojokerto-Gresik, pengembangbiakan sapi yang rencananya akan dibentuk BUMD pengembangan sapi, dan Pasar Induk Jemundo melalui BUMD PT Jatim Graha Utama.

"Obligasi tersebut untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di tengah minimnya anggaran pemerintah," kata Pakde Karwo, sapaan akrabnya, di Surabaya, Minggu 27 November.

Baca: Begini Pengaruh Lebaran terhadap Ekonomi Daerah

Pakde Karwo mengaku lupa saat ditanya terkait minimnya anggaran Pemprov Jatim. Menurut dia, ada beberapa faktor dan dampak akibat menurunnya anggaran Jatim, di antaranya PDRB turun karena faktor daya beli, kemudian ekpor impor, government spending atau belanja pemerintah, fiskal, dan investasi yang juga turun.

"Maka untuk pembangunan Jatim, perlu adanya obligasi korporat," ujarnya.

Baca: BPM Jatim Klaim Realisasi Investasi di Jatim Melebihi Target

Pakde Karwo menilai obligasi korporat lebih tepat daripada obligasi daerah. "Saya setuju obligasi korporat, bukan obligasi daerah. Soalnya APBD kita kan turun, kemudian kalau obligasi daerah nanti ongkos politiknya mahal dan pro kontra. Karenanya kami memilih corporate bond," jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsah mengatakan, salah satu syarat penerbitan surat utang daerah adalah memiliki manajemen risiko yang terukur.

Baca: KEK Bermanfaat bagi Pembangunan Ekonomi Daerah

Di sisi lain, persepsi masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan kredit dari bank untuk segala macam pembiayaan merupakan persoalan sendiri. Berdasarkan data BI, pembiayaan di yang dilakukan oleh bank mencapai 72 persen dari total pembiayaan di Indonesia.

 


(ABD)