Payung Hukum Industri Fintech Terbit Akhir Agustus 2018

Husen Miftahudin    •    Rabu, 08 Aug 2018 07:18 WIB
ojkfintech
Payung Hukum Industri Fintech Terbit Akhir Agustus 2018
Wakil Ketua DK OJK Nurhaida (Foto: Medcom.id/Husen Miftahudin)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah memfinalisasi peraturan industri keuangan berbasis teknologi atau financial technology (fintech). Dalam hal ini, OJK berharap payung hukum industri fintech bisa diterbitkan pada akhir Agustus 2018.

"Peraturan OJK terkait inovasi keuangan digital sudah hampir final. Kami harap Agustus bisa selesai. Aturan itu kalau sudah difinalisasi akan diterbitkan dan langsung mulai berlaku," ujar Wakil Ketua Dewan Komisaris OJK Nurhaida, di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Agustus 2018.

Beleid itu mengatur platform industri fintech untuk memastikan keamanan, baik untuk pemberi pinjaman maupun peminjam. Nurhaida menyebut aturan itu akan memperkuat pengawasan lembaga keuangan demi menjamin perlindungan konsumen atau market conduct.

"Aturan ini lebih kepada market conduct. Aturan itu juga mengatur tentang regulatory sandbox dan akan ada tahap untuk regulatory sandbox, tapi peraturan untuk itu akan kami buat lebih detail setelah aturan ini selesai," bebernya.

Nurhaida mengakui saat ini belum ada aturan khusus untuk mengatur industri fintech. Apalagi ada beberapa tahapan yang dilalui perusahaan fintech untuk bisa beroperasi di Tanah Air. Sebelum mendaftar di OJK, perusahaan fintech harus memiliki inovasi dan produk keuangan baru berbasis teknologi.

Perusahaan fintech, lanjutnya, juga dituntut memiliki sistem keamanan yang ketat. "Pada saat mereka punya inovasi, mereka diatur di sandbox. Di situ mereka dilihat apakah memang bermanfaat untuk masyarakat dan bisa meyakinkan keamanannya sehingga produknya bisa jadi produk masa depan," pungkasnya.

 


(ABD)