Industri Keuangan Dilarang Transaksi Berbasis Cryptocurrency

   •    Selasa, 05 Jun 2018 10:55 WIB
ojkindustri keuangancryptocurrency
Industri Keuangan Dilarang Transaksi Berbasis <i>Cryptocurrency</i>
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menegaskan industri keuangan tidak boleh melakukan transaksi yang berkaitan dengan cryptocurrency. Hal itu sudah jelas tertuang dalam UU Nomor 7/2011 tentang Mata Uang.

"Ada itu aturannya. Cryptocurrency tidak boleh, apalagi komoditas. Lembaga keuangan tidak boleh memperdagangkan komoditas. Bukan hanya crypto, komoditas juga tidak boleh karena komoditas perdagangan itu bukan produk industri jasa keuangan," ujar Wimboh di Jakarta, Senin, 4 Juni 2018.

Itu sebabnya, Wimboh mengaku heran jika ada pernyataan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang menetapkan cryptocurrency (kripto) sebagai subjek komoditas yang dapat diperdagangkan di bursa perdagangan berjangka. Kebijakan itu ditetapkan melalui keputusan Kepala Bappebti.

Saat ini, Wimboh mengaku belum ada pembicaraan dengan Bappebti. "Belum (bertemu), tapi UU-nya sangat jelas. Tidak boleh melakukan perdagangan," tukas Wimboh.

OJK Proyeksikan 164 Usaha Tekfin Terdaftar

OJK memproyeksikan 164 pelaku usaha teknologi finansial (tekfin) peer-to-peer (P2P) lending akan terdaftar hingga akhir tahun ini. Hal itu seiring dengan perkembangan tekfin (fintech/financial technology) yang terus meningkat.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi menyampaikan hingga akhir Mei 2018 saja sudah tercatat 54 usaha tekfin P2P lending yang telah mengantongi izin beroperasi di masyarakat.

"Yang sudah terdaftar dan berizin ini jumlahnya 54 fintech, yaitu 53 konvensional dan satu syariah," kata Hendrikus di Jakarta, pada kesempatan yang sama.

Selain itu, lanjut dia, terdapat 34 perusahaan tekfin P2P yang sedang dalam proses pendaftaran dan 35 sedang melakukan audiensi atau pendekatan awal dengan OJK.

Selanjutnya, terdapat 41 perusahaan tekfin P2P yang dokumennya dikembalikan. Pengembalian dokumen itu terutama karena perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban memitigasi risiko.

Hendrikus berpendapat perusahaan tekfin P2P dapat dianalogikan sebagai mobil berkecepatan tinggi sehingga penting untuk dipastikan siapa yang mengendalikan agar nantinya tidak menimbulkan musibah.

OJK perlu untuk menilai kepemilikan dan pengelolaan perusahaan tekfin P2P, seperti profil pemegang saham, komisaris, dan direksi perusahaan. "Yang kami kembalikan umumnya tidak jelas kepemilikannya," kata dia.

Selain itu, OJK juga mengecek prosedur operasi standar mengenai antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme (APU/PPT), pinjam-meminjam, dan penanganan risiko. "Kami juga datang ke kantornya. Kalau kantornya tidak jelas, nasabah mau ke mana kalau harus mengadu," ujar Hendrikus.

Sebagaimana diketahui, OJK mewajibkan seluruh perusahaan tekfin untuk terdaftar di OJK dan melewati regulatory sandbox, yang merupakan program uji coba terkait produk, layanan, teknologi dan model bisnis penyelenggara tekfin. Setelah terdaftar dalam regulatory sandbox, pelaku tekfin bakal mendapatkan izin beroperasi dari otoritas untuk melakukan layanan jasa keuangan kepada masyarakat. (Media Indonesia)

 


(AHL)