Bappenas Gandeng Kanada Dorong Iklim Investasi

Ade Hapsari Lestarini    •    Kamis, 29 Nov 2018 16:53 WIB
bappenas
Bappenas Gandeng Kanada Dorong Iklim Investasi
Ilustrasi. (FOTO: Medcom.id)

Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggandeng Kanada untuk mendorong iklim investasi dan pengembangan ekonomi daerah.

Duta Besar Kanada untuk Indonesia HE Peter MacArthur bersama Deputi Pengembangan Daerah Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata pun berdiskusi mengenai pembelajaran dan praktik perizinan usaha beserta tantangannya.

Keduanya mengadakan seminar nasional melalui National Support for Local Investment Climate/National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSLIC/NSELRED).

Ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Indonesia melalui Bappenas dengan Pemerintah Kanada melalui Global Affairs Canada (GAC) yang dilaksanakan dari 2016-2020.

"Selain membahas pembelajaran dan praktik baik dalam reformasi Ease of Doing Business, diharapkan seminar ini menghasilkan rekomendasi, tindak lanjut dan rencana aksi prioritas yang harus ditangani, oleh siapa dan kapan, termasuk apa yang  dapat difasilitasi NSLIC/NSELRED," tutur Direktur Proyek NSLIC/NSELRED Rino A Sa'danoer dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 29 November 2018.

Selain itu, tambah dia, seminar ini bertujuan menampung masukan dari sektor swasta, terutama menyangkut kendala perizinan, sehingga menjadi kontribusi guna memperkaya upaya pemerintah saat ini dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

Dalam pelaksanaan kegiatan, NSLIC/NSELRED juga bekerja sama dengan kementerian teknis lainnya seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, pemerintah kota/kabupaten dan provinsi.

Berdasarkan laporan Doing Business 2018 dari World Bank Group, Indonesia berada di peringkat ke-72 dari 190 negara yang memiliki kemudahan berusaha dengan distance to frontier score 66.47 (skala maksimal 100). Secara umum, performa Indonesia dalam melaksanakan
kemudahan berusaha juga meningkat.

Dikutip dari laporan Doing Business 2017 dari World Bank Group seperti ditulis oleh Jakarta Post pada 21 November 2017, Indonesia telah mengalami peningkatan signifikan dalam melakukan reformasi regulasi di bidang ekonomi sehingga indeks Ease of Doing Business (EODB) Indonesia menanjak 19 peringkat dari sebelumnya di ranking 91 pada 2017 ke ranking 72 pada 2018.

Namun demikian, perusahaan-perusahaan nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan antara lain terkait birokrasi dan korupsi meskipun pemerintah saat ini telah membuat paket-paket kebijakan ekonomi untuk menarik investor dan meningkatkan iklim usaha.

Pada 2017, NSLIC/NSELRED bersama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan survei untuk mengkaji regulasi-regulasi yang menghambat investasi daerah, terutama di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Gorontalo. Hasil survei tersebut telah dibahas bersama dan mendapatkan masukan dari Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Sulawesi
Tenggara serta berbagai pihak non-pemerintah.

Hasil survei tersebut juga telah dikonsultasikan di tingkat nasional dan mendapatkan masukan dari kementerian-kementerian teknis terkait pada Maret 2018 sehingga menghasilkan daftar rekomendasi regulasi untuk dikaji ulang dan direvisi.

Beberapa regulasi tersebut antara lain Regulasi Kemudahan Berusaha seperti Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Lapor Perusahaan; Peraturan Menteri Perdagangan
(Permendag) 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (diubah
tiga kali, terakhir dengan pengesahan Permendag 7/M-DAG/PER/2/2017).


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA