Tiga Tahun Jokowi-JK Bangun dan Renovasi 2.710 Pasar Rakyat

Eko Nordiansyah    •    Selasa, 17 Oct 2017 16:59 WIB
pasar
Tiga Tahun Jokowi-JK Bangun dan Renovasi 2.710 Pasar Rakyat
Pasar Rakyat. Metrotvnews.com/Pythag Kurniati.

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebutkan sebanyak 2.710 pasar rakyat dibangun baru dan direnovasi dalam tiga tahun masa jabatan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Jumlah ini baru separuh dari total 5.000 pasar yang akan dibangun dan direnovasi hingga 2019.

"Dalam Nawacita 5.000 unit, baik revitalisasi maupun renovasi, kalau asumsi tiap tahun 1.000 unit, maka anggaran yang ada harus bisa," kata Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita di Kantor Staf Kepresidenan, Kompleks Istana, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Selasa 17 Oktober 2017.

Dirinya mengaku optimistis jika hingga tahun depan, totalnya akan ada 4.000 pasar rakyat yang dibangun dan direnovasi. Dengan demikian maka pada 2019, akan ada lebih dari 5.000 unit atau sesuai dengan target pembangunan baru maupun renovasi pasar rakyat.

Data Kemendag menyebutkan jika pada 2015 ada 1.023 pasar rakyat yang dibangun dan direnovasi oleh pemerintah. Sedangkan pada 2016 lalu hanya ada 783 unit pasar rakyat, serta pada tahun ini ada 904 unit pasar rakyat yang dibangun maupun direnovasi.

"Setiap renovasi dan revitalisasi pasar, omzet pasti meningkat. Semula meningkat tajam Pasar Induk Denpasar Bali, itu diolah bersih, tidak bau dan koridor bisa duduk. Tetapi omset meningkat tajam di Bengkulu Utara dari renovasi dilakukan," jelas dia.

Enggar menambahkan, peningkatan omzet mencapai 24,38 persen yang terlihat di 77 pasar yang telah dibangun dan direnovasi sejak 2015. Meski begitu Kemendag tetap akan melanjutkan pembangunan dan renovasi agar pasar rakyat sejajar dengan pasar modern.

"Perbedaan pedagang tradisional, dengan pedagang di retail modern, yaitu kekumuhan, bau, dibandingkan ber-AC, nyaman, kemudian ditambah harga lebih murah. Ini lah yang kami lakukan bagaimana pedagang pasar tradisional bisa mendapat alternatif sumber," pungkasnya.


(SAW)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA