Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Sesuai UU Perikanan

Angga Bratadharma    •    Kamis, 11 Jan 2018 15:02 WIB
perikanankelautan dan perikananpenenggelaman kapal
Penenggelaman Kapal Pencuri Ikan Sesuai UU Perikanan
Kapal asing asal Malaysia diledakkan di wilayah Perairan Tarakan, Kalimantan Utara (ANTARA FOTO/Fadlansyah)

Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) cukup tegas menyikapi adanya kapal pencuri ikan yang masuk ke perairan Indonesia tanpa izin. Tidak main-main, Menteri KKP Susi Pudjiastuti langsung memberikan instruksi penenggelaman kapal dengan harapan menimbulkan efek jera sehingga tidak ada lagi kapal pencuri ikan beredar di perairan Tanah Air.

Namun, langkah Menteri KKP menegakkan kedaulatan di perairan Indonesia mulai 'digoyang' lantaran KKP disebut hanya menenggelamkan kapal tanpa ada fungsi dan tugas lainnya. Situasi ini yang membut Susi Pudjiastuti angkat bicara dan secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak hanya menenggelamkan kapal pencuri ikan dalam bekerja selama tiga tahun ini.

"Tolong berita KKP jangan cuma penenggelaman kapal, tidak benar tiga tahun hanya menenggelamkan kapal. Stok ikan kita naik dan ekspor naik‎, walaupun turun bila dibandingkan dengan negara lain. Tapi kita jauh lebih baik," tegas Susi, di Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.


Sumber: KKP

Sedangkan terkait penenggalaman kapal pencuri ikan, lanjut Susi, merupakan tindak lanjut dari dari penegasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa langkah nyata berupa penenggelaman kapal merupakan bentuk penegakkan hukum di negeri ini. Artinya, Pemerintah Indonesia tidak main-main untuk membasmi para pencuri ikan di Indonesia.

Adapun perintah penenggelaman kapal ini bukan perintah semata dari Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP. Pasalnya, penenggelaman kapal ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang membagi tiga jenis penenggelaman kapal.

Pertama, penenggelaman seketika (di tengah laut) ketika pemerintah mendapati adanya praktik penangkapan ikan ilegal. Kedua, penenggelaman berdasarkan penetapan pengadilan di tahap penyidikan atau penuntutan. Ketiga, penenggelaman karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (eksekusi putusan).


Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki keinginan agar Menteri KKP Susi Pudjiastuti sekarang ini tidak hanya fokus menenggelamkan kapal pencuri ikan. Jokowi meminta Menteri KKP Susi Pudjiastuti memperkuat fokus untuk menumbuhkan dan mengembangkan industri pengolahan ikan.

"Saya sampaikan ke Bu Susi, Bu sekarang konsentrasinya ke industri pengolahan ikan. Terutama yang mendorong untuk ekspor, ikan untuk ekspor. Karena ekspor kita turun. Itu saja," kata Jokowi, Jakarta, Rabu, 10 Januari 2018.

Jokowi mengakui kebijakan penenggelaman kapal sebagai bentuk penindakkan hukum Indonesia yang tidak main-main terhadap pencurian ikan. Karena itu, menurut dia, kebijakan itu sangat tepat untuk menimbulkan efek jera. Tapi, Jokowi tak mau Susi hanya menenggelamkan kapal kKarena ekspor ikan dari Indonesia mulai menurun.

Di titik ini, Jokowi tidak mau terlibat dalam polemik antara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri KKP Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal ini. Adapun Luhut meminta Susi tak lagi menenggelamkan kapal. Alasannya, untuk menumbuhkan kepercayaan investor.

Luhut pun memandang akan lebih bermanfaat jika kapal-kapal itu diberikan ke nelayan untuk dimanfaatkan. Namun, Susi Pudjiastuti keberatan. Di sejumlah media sosial dia menerangkan jika penenggelaman kapal sudah diatur secara rinci di UU Perikanan.



Kendati demikian, Jokowi berpandangan setiap kebijakan yang diambil para menteri semata untuk kebaikan rakyat. Ia mendukung kebijakan apapun yang bertujuan demi kebaikan bersama. "Semua kebijakan itu pasti untuk kebaikan negara. Pasti untuk kebaikan rakyat. Tiap menteri pasti memiliki kebijakan dan kebijakan itu untuk kebaikan," tegasnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi IV DPR Zainut Tauhid Saadi berharap, polemik terkait penenggelaman kapal antara Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bisa segera diakhiri. Sebab, dampak polemik tersebut dinilai bakal berefek pada citra pemerintah.

"Disamping dapat menimbulkan kegaduhan juga dapat dinilai sebagai bentuk kelemahan koordinasi antar kementerian dalam  pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia," kata dia, di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 11 Januari 2018.

Zainut menilai, sangat tidak elok mempertontonkan perbedaan pandangan kepada publik dalam masalah penegakan hukum. Terlebih, subjek hukum yang dilakukan ialah terhadap kapal asing (WNA). "Polemik tersebut tidak perlu terjadi. Sebab, bisa ditafsirkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak konsisten dalam upaya penegakan hukum," pungkasnya.

 


(ABD)