Lembaga Keuangan Diminta Dukung AEoI

   •    Kamis, 15 Feb 2018 10:36 WIB
lembaga keuanganaeoi
Lembaga Keuangan Diminta Dukung AEoI
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama. (FOTO: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang tata cara pendaftaran bagi lembaga keuangan dan penyampaian laporan yang berisi informasi keuangan secara otomatis.

Regulasi itu mendukung pelaksanaan sistem Pertukaran Informasi Otomatis atau Automatic Exchange System of Information (AEoI) antarnegara guna melacak potensi pajak di luar negeri, yang berlaku mulai September 2018.

Peraturan Dirjen Pajak yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 9/2017 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017, menetapkan seluruh lembaga keuangan harus mendaftar sebagai lembaga keuangan pelapor atau lembaga keuangan nonpelapor sesuai kriteria tertentu. Pendaftaran dilakukan selambatnya akhir Februari ini.

Dalam formulir pendaftaran, lembaga keuangan harus mengidentifikasi jenis-jenis kegiatan usaha yang dilakukan. Khusus bagi lembaga keuangan, pelapor harus menyampaikan identitas dan detail kontak dari petugas pelaksana yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan kewajiban pelaporan informasi keuangan secara berkala.

"Ini harus kita sosialisasikan agar mereka (lembaga keuangan) sebelum akhir Februari sudah mendaftar. Kita sosialisasi terus sehingga tidak ada yang terlewat," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Hestu Yoga Saksama seusai menyosialisasi di Kantor DJP, Rabu, 14 Februari 2018.

Sosialisasi dihadiri perwakilan dari sektor keuangan seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Koperasi dan UKM, serta pelaku industri keuangan lainnya.

Hestu menekankan era keterbukaan informasi tidak bisa dihindari lantaran sudah menjadi kesepakatan global meliputi 102 negara. "Mereka harus aware, meski sifatnya lebih administratif, tidak ada sanksi. Cuma sanksi berlaku jika melampaui penyerahan data rekening per April. Sanksinya bisa pidana satu tahun dan denda Rp1 miliar," terangnya. (Media Indonesia)

 


(AHL)