UU JPH Masih Sulit Dijalankan

Dian Ihsan Siregar    •    Selasa, 13 Jun 2017 20:25 WIB
produk halal
UU JPH Masih Sulit Dijalankan
Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman. MTVN/Dian IS.

M‎etrotvnews.com, Jakarta: ‎Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman (Gappmi) menyatakan, pemerintah masih belum bisa menjalankan rancangan undang-undang (RUU) Jaminan Produk Halal (JPH). Karena, sangat banyak sekali produk yang dikeluarkan perusahaan, khususnya untuk produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Prinsipnya menyampaikan ke pemerintah bahwa RUU JPH dalam praktiknya akan sulit. Sangat sekali kondisi yang tidak bisa melakukan itu. Selama ini juga lembaga MUI yang sertifikasi produk makanan," ungkap Ketua Umum Gappmi Adhi S Lukman, ditemui di bilangan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa 13 Juni 2017.

Bayangkan saja, menurut Adhi, sejak tahun 2010-2015, MUI ‎telah menyertifikasi produk halal dari 33 ribu perusahan. Sedangkan UKM sendiri saat ini mencapai 1,6 juta produk.

"Kita bayangkan saja untuk melayani 1,6 juta, itu kapan selesainya. Dalam UU produk beredar ada halal dan nonhalal. Tapi tidak boleh tanpa klaim, tidak boleh mengedarkan produknya. Kalau pun mau jual itu harus label nonhalal," ujar Andi.

Selama ini, lanjut Andi, banyak label nonhalal di pasar Indonesia. Tapi, mereka jelas secara terang-terangan menuliskan produk yang tidak boleh dikonsumsi oleh umat Islam.

‎"Di pasar banyak, seperti babi kan itu nonhalal, banyak kok produk gitu. Tanpa klaim, masih dimungkinkan. Dengan UU yang baru tidak semua. Yang berat IKM itu," papar dia.

Masih beratnya perjalanan RUU JPH, Andi menambahkan, pemerintah harus bertahap merealisasikan undang-undang tersebut. Pasalnya, saat ini masih sulit untuk menjalankan UU tersebut.

"Kami dari Gappmi itu pemerintah harus bertahap dan secara jelas. Wajib bersertifikat halal bagi yang menyatakan produk halal. Yang tidak menyatakan halal tetap bisa dijual, dia tidak bersertifikat halal dan nonhalal," pungkas Andi.


(SAW)