Indonesia Kini Bisa Intip Data Pajak WNI di Singapura

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 12 Jul 2017 20:53 WIB
perpajakan
Indonesia Kini Bisa Intip Data Pajak WNI di Singapura
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati. MTVN/Suci Sedya Utami.

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia sudah secara otomatis bisa melakukan pertukaran data keuangan untuk kepentingan perpajakan dengan Singapura meski tanpa harus melakukan komitmen bilateral yang disebut bilateral competent authority agreement (BCAA).

baca : Menkeu: WP tak Bayar Amnesti Pajak, Jangan Nyanyi Indonesia Raya!

Hal tersebut secara gamblang dikatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang secara khusus bertemu dengan Menteri Negara Senior untuk Hukum dan Keuangan Singapura Indranee Rajah usai acara Internasional Tax Conference di Hotel Mulia, Jakarta Selatan, Rabu 12 Juli 2017.

Ani mengarakan Indranee telah menandatangani  Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) di Belanda bulan lalu. Indonesia pun masuk dalam negara yang disebutkan dalam perjanjian tersebut.

Ani mengatakan, karena perjanjian yang dilakukan bersifat multilateral maka Indonesia sudah secara otomatis efektif memiliki kerjasama pertukaran data seperri yang telah dilakukan Indonesia dengan Hong Kong atau Swiss melalui BCAA.


"Singapura sampaikan Indonesia termasuk negara yang masuk dalam MCAA mereka. Mereka tidak perlu bilateral, MCAA sudah dianggap cukup mencakup perjanjian bilateral yang seperti kita lakukan dengan Swiss dan Hong Kong," kata Ani.

Dengan adanya MCAA tersebut, Ani menyatakan maka perjanjian pertukaran data keuangan secara otomatis (AEOI) dengan Singapura secara otomatis bisa dijalankan sesuai waktu yang ditentukan (timeline) yakni 2018.

Dalam perjanjian multilateral tersebut, dia bilang tak ada poin khusus atau dengan kata lain isinya sama yakni harus memastikan common reporting standard dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh negara anggota organisasi kerja sama dan pembangunan (OECD).

Dengan adanya ini, lanjut dia, baik Indonesia dan Singapura bisa mendeteksi pembayar pajak yang melakukan praktik bisnis antarnegara.

"Kita bisa mengetahui kebenaran dari info itu, sehingga kita bisa mendapatkan beberapa kewajiban perpajakan yang harus ditemui," jelas mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sekadar informasi, meskipun 101 negara termasuk Indonesia di dalamnya telah sepakat mengimplementasikan AEOI, namun ada beberapa negara yang memiliki keistimewaan menyebutkan tak seluruh negara bisa bertukar data dengan mereka. Oleh karenanya diperlukan kesepakatan bilateral atau multilateral.

 


(SAW)