Menteri Susi: Energi Habis Hanya untuk Cantrang

Desi Angriani    •    Senin, 10 Jul 2017 14:14 WIB
kelautan dan perikanan
Menteri Susi: Energi Habis Hanya untuk Cantrang
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. MI/Panca Syurkani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara halal bihalal mencurahkan isi hatinya perihal kebijakan larangan menggunakan cantrang dalam menangkap ikan. Kebijakan itu tak cuma diprotes nelayan tapi berbagai pengusaha ikan.

Menurut Susi, berbagai kepentingan berkecamuk dan saling mengambil posisi dalam kebijakan tersebut. Namun, pihaknya dan Presiden Joko Widodo tetap berkomitmen melarang penggunaan cantrang. 

"Saya tahu kebijakan tidak pernah bisa sempurna. Semestinya kita tidak berpolemik lagi mengenai hal itu. Seluruh energi dipakai hanya untuk urusan satu alat tangkap saja," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 10 Juli 2017. 

Menurutnya, larangan penggunaan cantrang memberi manfaat besar bagi hasil laut Indonesia. Terbukti dari stok ikan yang meningkat dari 6,5 juta ton pada 2013 menjadi 12,51 juta ton pada 2016. Tapi masih banyak pihak yang terus menentang kebijakannya tersebut baik dari dalam maupun luar negeri.

"Ikan banyak, stok naik dan saya yakin tiga tahun ke depan stok ikan akan mencapai 20 juta ton. Saya tau kekuatan bisnis besar yang selama ini menikmati lautan Indonesia juga tidak bisa menerima kenyataan bahwa peraturan kita berubah," tutur dia.

Selain aturan penggunaan cantrang, kebijakan impor garam juga menjadi polemik. Padahal, kata Susi, pengaturan impor garam tersebut dibut tanpa menghancurkan mata pencaharian petani garam.

"Membuat policy ditengah situasi yang selama ini dikungkung oleh kontrol tata niaga yang begitu ketat dengan oligopoli dan monopoli, mengubahya menjadikan itu milik bangsa menjadi bukan hal mudah," tutup Susi.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menimbulkan konflik antara kalangan nelayan dan aparat penegak hukum. Peraturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela dan Pukat Tarik di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Dalam peraturan itu, nelayan dilarang menggunakan cantrang dalam menangkap ikan. Sebagai gantinya, KKP membagikan alat penangkap ikan pengganti cantrang yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Namun persoalannya, dua tahun sudah kebijakan itu berjalan, KKP belum optimal dalam hal pembagian alat penangkap ikan pengganti cantrang. Baru 605 nelayan dan 3 koperasi nelayan di seluruh Indonesia yang sudah mendapatkan alat penangkap ikan yang diperbolehkan KKP.



(SAW)