Penerbit Faktur Fiktif Dibui 4,6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Triliun

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 10 Jan 2018 23:08 WIB
industri manufaktur
 Penerbit Faktur Fiktif Dibui 4,6 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Triliun
Illustrasi. MI/Susanto.

Jakarta: Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Januari 2018 telah menjatuhkan vonis hukuman empat tahun enam bulan dan denda Rp1 miliar subsider tiga bulan kurungan atas perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) atas hasil tindak pidana di bidang perpajakan dengan terdakwa Amie Hamid.

Mengutip keterangan resmi Ditjen Pajak, Rabu, 10 Januari 2018 menyebutkan barang bukti aset termasuk rumah, apartemen, gedung olah raga, kos-kosan, vila, ruko, kios, mobil, motor, uang kas, dan barang-barang elektronik senilai total Rp26,9 miliar yang telah disita oleh penyidik dirampas untuk negara.

Putusan TPPU ini merupakan hasil dari pengembangan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan berupa penjualan faktur yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang dilakukan Amie Hamid. Atas perkara ini, yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pidana penjara selama dua tahun enam bulan serta denda sebesar Rp246 miliar.

Ditjen Pajak menyampaikan hal ini menunjukkan bukti nyata sinergi antar lembaga penegak hukum khususnya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang berkomitmen untuk menegakkan keadilan dan kepatuhan hukum, termasuk di bidang perpajakan.

Ditjen Pajak juga mengimbau seluruh masyarakat atau wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakan dengan benar, dan tidak melakukan perbuatan tercela seperti mengurangi penghasilan yang dilaporkan, atau mencari keuntungan yang tidak sah dari proses perpajakan seperti menerbitkan atau menggunakan faktur pajak fiktif.

"Melakukan pidana pajak merugikan kepentingan bersama, dan menghambat upaya pemerintah dalam membangun ekonomi Indonesia, termasuk dalam mengurangi kemiskinan dan kesenjangan," kata Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama.

Lebih jauh, Ditjen Pajak menyataka komitmennya untuk terus melanjutkan reformasi perpajakan termasuk meningkatkan kapabilitas pengawasan serta kerjasama dan sinergi dengan instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak ketiga lainnya untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pembayar pajak.



(SAW)