Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Amanah UU Perikanan

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 10 Jan 2018 13:15 WIB
kelautan dan perikananpenenggelaman kapal
Menteri Susi: Penenggelaman Kapal Amanah UU Perikanan
Sebuah poster menampakkan Menteri KKP Susi Pudjiastuti saat menenggelamkan kapal. (FOTO: ANTARA/Vitalis Yogi Trisna)

Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menegaskan aksi penenggelaman kapal adalah sebuah tugas negara yang tertuang dalam Undang-Undang Perikanan Nomor 45 tahun 2009.

"Tenggelam, penenggelaman, dan tenggelamkan kapal adalah sebuah tugas negara dalam menjalankan amanah UU Perikanan," tegas Susi, saat memberikan penjelasannya terkait larangan penenggelaman kapal, seperti dikutip dalam akun YouTube KKP News, Rabu, 10 Januari 2018.

Susi menjelaskan penenggelaman kapal dari kapal-kapal pencuri ikan asing yang mencuri ikan di Indonesia itu diatur dalam UU tadi.

"Jadi bukan ide Susi Pudjiastuti, bukan pula ide Pak Jokowi. Tetapi Pak Jokowi memerintahkan dengan ketegasan beliau untuk kita bisa mengeksekusi UU Nomor 45 tahun 2009, agar pencurian ikan yang begitu masif di Indonesia bisa selesai," tegasnya.

Baca: Menko Luhut Larang Menteri Susi Tenggelamkan Kapal Lagi

Selain itu, tambah Susi, penenggelaman kapal yang terjadi adalah hampir 90 persen lebih putusan pengadilan yang mengharuskan kapal-kapal ikan itu dimusnahkan, karena itu adalah bukti dari pelaku kejahatan.

"Kenapa? Karena kapal-kapal ini mempunyai kewarganegaraan, kapal bukan hanya sekadar alat bukti kejahatan tapi kapal adalah pelaku kejahatan karena punya kewarganegaraan. Sama seperti kita manusia, punya kebangsaan, dengan membawa bendera negaranya, registrasinya juga ada," jelas dia.

Oleh karena itu, Susi mengungkapkan jika kewarganegaraan tersebut membawa kepada kapal itu bukan hanya sebagai barang bukti kejahatan. Namun juga dikategorikan sebagai pelaku kejahatan.

"Dan UU kita ini sangat bagus. Sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan illegal fishing yang masif," ucapnya.

Ucapan Susi ini bukan tanpa alasan. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melarang Susi untuk menenggelamkan kapal lagi.

"Sudah diberi tahu (Menteri KKP) tidak ada penenggelaman kapal lagi," tegas Luhut di Kantor Menko Kemaritiman, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin, 8 Januari 2018.

Luhut menjelaskan, saat ini sudah tidak diperlukan penenggelaman kapal seperti yang dilakukan Susi selama ini. Meskipun penenggelaman bertujuan untuk meminimalisir illegal fishing. Menurutnya, negara lain sudah mengetahui bahwa Indonesia telah tegas memberantas illegal fishing.

"Sekarang kita ingin lihat ke depan. Semua orang sudah tahu negeri kita tegas," ungkap dia.

 


(AHL)