REI Siap Bangun 6.000 Rumah Subsidi di Aceh

   •    Selasa, 10 Oct 2017 16:01 WIB
propertirumahperumahansejuta rumahrei
REI Siap Bangun 6.000 Rumah Subsidi di Aceh
Ilustrasi (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

Metrotvnews.com, Banda Aceh: Real Estate Indonesia (REI) Aceh menyatakan akan membangun sebanyak 6.000 rumah bersubsidi di Aceh yang merupakan bagian dari program nasional yang dicanangkan Presiden Jokowi yakni sejuta rumah 2017. Beragam langkah siap dilakukan agar target tersebut bisa terlaksana secara maksimal.

"Alhamdulillah hingga saat ini capaian pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh Aceh minus Simeulue telah mencapai 70 persen dari rencana pembangunan 6.000 unit," kata Kepala REI Aceh Muhammad Nofal, seperti dikutip dari Antara, di Banda Aceh, Selasa 10 Oktober 2017.

Ia menjelaskan, pada tahun sebelumnya REI Aceh telah membangun sebanyak 4.000 unit dan pada 2017 dalam upaya menyukseskan target REI seluruh Indonesia sebanyak 230 ribu unit rumah dan REI Aceh akan membangun sebanyak 6.000 unit.

Nofal menambahkan, pembangunan rumah bersubsidi tipe 21 tersebut bekerja sama dengan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dalam upaya menghadirkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurut dia, pada tahun sebelumnya pihaknya telah membangun rumah bersubsidi tersebut di antaranya Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat Daya, Aceh Bara, Subulussalam, Aceh Selatan, Pidie, Lhokseumawe, Aceh Tamiang dan Langsa.

Muhammad Nofal mengatakan pada tahun ini pembangunan potensi paling besar berada di kawasan Aceh Besar dan Banda Aceh serta sejumlah kabupaten/kota lainnya di provinsi ujung paling barat Indonesia itu.

"Insya Allah rencana pembangunan sebanyak 6.000 unit rumah bersubsidi yang merupakan program pemerintah akan tercapai sebab kami terus melakukan koordinasi dengan sesama pengembang dan melakukan pertemuan terhadap pembangunan seluruh rumah tersebut," katanya.

Ia menambahkan salah satu pasar dari rumah bersubsidi tersebut adalah pegawai negeri sipil dengan gaji pokok tidak boleh lebih dari dari Rp4 juta, guru kontrak, pegawai kontrak dan pegawai dengan penerima upah sesuai dengan upah minimum provinsi.


(ABD)