Pemerintah Diminta Tarik PP Pengalihan Saham BUMN

Husen Miftahudin    •    Selasa, 18 Apr 2017 17:15 WIB
bumn
Pemerintah Diminta Tarik PP Pengalihan Saham BUMN
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Metrotvnews.com, Jakarta: Aturan pengalihan saham BUMN yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 diminta segera ditarik. Aturan tersebut dianggap merugikan negara itu pun sudah digugat Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI).

Ketua tim kuasa hukum KAHMI Bisman Bhaktiar mengatakan, proses gugatan sudah berjalan di Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, Pemerintah seharusnya melakukan evaluasi lebih dini sebelum MA memutuskan.

"Harusnya pemerintah menyadari dan melakukan evaluasi dini untuk mencabut PP tersebut. Kami meyakini Presiden Jokowi memiliki pandangan yang jelas. Jikalau ada aturan yang dikeluarkan membahayakan, maka kami yakin Presiden Jokowi tidak akan tinggal diam," yakin dia dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa 18 April 2017.

Baca: BPK Khawatir Penjualan Saham BUMN Tidak Diawasi DPR

Bisman menegaskan, PP 72/2016 telah mendegradasikan keberadaan negara dalam kepemilikan pada BUMN dan menjauhkan penguasaan negara terhadap BUMN sehingga berpotensi menjadi legitimasi dalam privatisasi, penjualan dan penghilangan BUMN tanpa melalui ketentuan dalam UU BUMN dan UU Keuangan Negara serta tanpa pengawasan DPR RI.

"Apalagi Komisi VI secara tegas sudah tidak menyepakai aturan PP 72 ini. Kami berharap ada titik terang segera," ungkap dia.

Baca: BPK Tegaskan Pelepasan Saham BUMN Harus Lewat Parlemen

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahfud MD melalui Tim Kuasa Hukumnya dengan mengatasnamakan Majelis Nasional KAHMI mendaftarkan gugatan/permohonan uji materiil (judicial review) terhadap PP 72/2016 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara, dan Perseroan Terbatas ke Mahkamah Agung.

"Gugatan ini merupakan wujud sumbangsih KAHMI untuk melakukan koreksi atas kebijakan Pemerintah yang tidak tepat. Gugatan ini diajukan oleh KAHMI dan beberapa pihak selaku Pemohon dan selaku Termohon adalah Presiden Republik Indonesia," pungkas Bisman.


(AHL)