Maksimalkan Pelayanan Keuangan

Kemenkeu Resmikan Ruang Layanan di Sulut

Mulyadi Pontororing    •    Selasa, 18 Jul 2017 12:03 WIB
kementerian keuangan
Kemenkeu Resmikan Ruang Layanan di Sulut
Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw saat meresmikan ruang layanan milik Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Sulawesi Utara, Senin 17 Juli 2017 (Foto: MTVN/Mulyadi Pontororing)

Metrotvnews.com, Manado: Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Utara (Sulut) meresmikan ruang layanan atau co-location. Langkah itu dilakukan dengan harapan bisa memaksimal pelayanan dan fungsi terkait perbendaharaan dan kekayaan negara.

Ruang ini diresmikan langsung oleh Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw. Dalam sambutannya, Steven mengatakan, ruang layanan bersama ini secara komprehensif menyediakan layanan terkait fungsi perbendaharaan dan kekayaan negara serta dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan untuk pelayanan masyarakat.

"Saya yakni dengan hadirnya ruang layanan bersama ini akan dapat mempercepat dan mengefisienkan cara kerja kita. Masyarakat dan satuan kerja akan terbantu. Hendaknya ke depan dapat diinisiasi untuk penambahan jenis layanan bersama ini," kata Steven, di Manado, Senin 17 Juli 2017.

Steven memberikan apresiasi kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Kemenkeu Sulut dan Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Kemenkeu Sulut, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utarat (Suluttenggomalut) dan segenap jajaran Kemenkeu Sulut yang telah menghadirkan terobosan besar dalam memberikan pelayanan kepada mitra kerja.

Di kesempatan yang sama, Sekretaris Perbendaharaan Negara Haryana menjelaskan, peresmian ruang ini berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 669/ KMK.01/2015 sebagaimana diubah terakhir dengan KMK.83/ KMK.01/2016 tentang Layanan Bersama terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah.

"Manfaat dan implementasi layanan bersama ini adalah meningkatkan sinergi antara DJPB, DJKN dan DJPPR serta Kemenkeu yang mencerminkan wajah Kemenkeu di daerah, meningkatkan akuntabilitas keuangan negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas waktu serta biaya khususnya untuk satuan kerja," jelas Haryana.

Ia berharap dengan langkah ini maka proses kerja lebih cepat sehingga dapat membuat pegawai lebih nyaman dalam bekerja serta produktivitasnya menjadi tinggi dan meningkatkan kapasitas dan pengetahuan pegawai. Hal itu karena dibekali dengan berbagai pengetahuan yang berhubungan dengan jenis layanan yang diberikan.

"Besar harapan kami layanan bersama yang dilaksanakan di Sulut ini dapat membawa manfaat bagi satuan kerja, stakeholder serta masyarakat," pungkas Haryana.

 


(ABD)