Menteri Basuki Genjot Pembangunan di Perbatasan

   •    Senin, 17 Jul 2017 15:13 WIB
kementerian pekerjaan umum
Menteri Basuki Genjot Pembangunan di Perbatasan
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. MI/PANCA SYURKANI.

Metrotvnews.com, Yogyakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono berkomitmen menggenjot pembangunan jalan paralel di daerah perbatasan untuk mendukung perekonomian masyarakat di kawasan garda terdepan negara ini.

"Pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan yang kami prioritaskan saat ini Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur," kata Basuki dalam Seminar Nasional dengan tema Pembangunan Infrastruktur Indonesia dalam rangka menunjang Pertumbuhan Ekonomi di Balai Senat Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, dikutip dari Antara, Senin 17 Juli 2017.

Menurut Basuki, saat ini pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste yang dilakukan bersama-sama dengan Zeni TNI telah merampungkan 176 kilometer (km) atau sesuai target.

"Untuk NTT dari Motaain Belu sampai ke bawah sekarang 176 km sudah nyambung," kata dia.

Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur jalan di perbatasan Kalimantan sepanjang 1.900 km yang membentang dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Barat, menurut dia, pengerjaannya sudah hampir selesai. Pembangunan infrastruktur yang telah dimulai sejak 2015 itu hingga awal 2017 telah mencapai 1.582 km.

"Kami targetkan 2019 selesai," kata dia

Menurut Basuki, Selain untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa serta memperkuat keamanan dan pertahanan negara, prioritas pembangunan jalan paralel di perbatasan cukup efektif meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat setempat.

Selain Kalimantan dan NTT, Basuki mengatakan, Kementerian PUPR juga tengah menggenjot pembangunan jalan di kawasan perbatasan Papua yakni Trans Papua yang memiliki panjang 4.330 km. Pembangunan yang saat ini telah mencapai  89 persen itu, menurut dia, ditargetkan seluruhnya tersambung pada 2018.

"Pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dan pos lintas batas negara (PLBN) bukan untuk kita 'gagah-gagahan' bahwa kita negara besar, akan tetapi karena kita ingin membuat kawasan ekonomi di perbatasan," kata Basuki.


(SAW)