Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Menyulitkan Bisnis Vale

Annisa ayu artanti    •    Senin, 07 Aug 2017 18:18 WIB
nikel
Kebijakan Ekspor Bijih Nikel Menyulitkan Bisnis Vale
Ilustrasi tambang nikel. (ANT/Sahrul Manda Tikupadang).

Metrotvnews.com, Jakarta: PT Vale Indonesia Tbk menyatakan kebijakan ekspor bijih nikel Indonesia sangat berimplikasi terhadap kemampuan investasi Vale Indonesia. Direktur Utama Vale Indonesia, Nico Kanter mengatakan, kebijakan ekspor bijih nikel Indonesia membuat harga harga nikel jatuh.

Sebelum diterbitkannya peraturan mengenai relaksasi bijih ekspor, para analis internasional memprediksi harga nikel di 2017 adalah pada kisaran USD11.000 sampai USD12.250 per ton.  Namun setelah diterbitkannya peraturan tersebut, para analis internasional merevisi prediksi harga nikel di 2017 menjadi pada kisaran USD9.800-USD10.300 per ton.

Sampai saat ini Pemerintah telah menerbitkan izin ekspor sebesar 8 juta ton, walaupun realisasi ekspor saat ini masih rendah, namun pasar telah memperhitungkan jumlah tersebut dalam menghitung supply bijih nikel dunia.

"Jumlah 8 juta ton ini tidak bisa dianggap remeh karena mencerminkan sekitar 4 persen dari supply nickel dunia. Jumlah 8 juta ton izin ekspor tersebut diterbitkan dalam kurun waktu kurang lebih 7 bulan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa akan lebih banyak lagi volume ekspor bijih nikel yang akan diizinkan sampai dengan 5 tahun ke depan," jelas Nico di Kantor BEI, Jakarta, Senin 7 Agustus 2017.

Belum lagi, kata Nico, dalam beberapa minggu terakhir terjadi perbaikan indikator-indikator makro ekonomi di Tiongkok yang membantu meningkatnya harga nikel walaupun tidak banyak.

"Kenaikan harga ini sebenarnya bisa lebih tinggi, namun saat ini tertekan dengan proyeksi volume bijih ekspor dari lndonesia," ucap dia.

Sulit Berinvestasi

Menurutnya, Indonesia mempunyai posisi yang sangat kuat untuk membuat investor untuk menanamkan modalnya di dalam negeri dalam bentuk pembangunan smelter. Hal ini bisa dilihat bahwa sejak dilarangnya ekspor bijih nikel mentah sampai akhir tahun lalu incestasi tercatat sampai USD6 milliar.

"Hal ini juga menyebabkan sulitnya kami mendapatkan potensi mitra untuk berinvestasi di Pomalaa dan Bahodopi. Oleh karenanya, kami akan terus berdialog dengan Pemerintah untuk mendapatkan solusi yang terbaik," pungkas dia.


(SAW)