Dualisme Kewenangan, Warga Batam Dibebani Dua Pungutan UWTO & PBB

Anwar Sadat Guna    •    Selasa, 18 Oct 2016 17:05 WIB
investasi di batam
Dualisme Kewenangan, Warga Batam Dibebani Dua Pungutan UWTO & PBB
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M N Kanwa)

Metrotvnews.com, Batam: Dualisme kewenangan di Batam yang berdampak terhadap iklim investasi di daerah ini mencuat seiring rencana Badan Pengusahaan (BP) Batam memberlakukan kenaikan tarif Uang Wajib Tahunan Otorita (UWTO) di Batam mulai 18 Oktober 2016.

Asisten Pemerintahan Pemko Batam M Syuzairi mengungkapkan, pemerintah pusat harus mampu menghilangkan dualisme kewenangan antara Pemko Batam dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Masyarakat dan pengusaha, ungkap Syuzairi, sering menghadapi masalah pengelolaan lahan karena terkendala masalah perizinan. Pelayanan perizinan di kota ini harus melewati dua pintu, yakni Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BP Batam dan PTSP Pemko Batam.

"Padahal, Permendagri sudah tegas mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah harus memiliki PTSP. Segala urusan yang berkaitan dengan perizinan pusat dapat didelegasikan kepada pemerintah daerah. Misalnya, kementerian terkait menempatkan stafnya di loket PTSP sehingga memudahkan masyarakat melakukan pengurusan berbagai perizinan dengan cepat," ungkapnya kepada Metrotvnews.com, seperti diberitakan Selasa (18/10/2016).




Kenaikan tarif UWTO yang akan diberlakukan BP Batam dalam waktu dekat, sambung Syuzairi, tak lepas dari dualisme kebijakan yang ada saat ini. Di satu sisi masyarakat Batam dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), di sisi lain masyarakat dan pelaku usaha juga dikenakan tarif UWTO.

"Tentu ini sangat membebani masyarakat. Padahal, seharusnya hanya ada satu pungutan. Kami meminta agar kenaikan tarif UWTO ditunda sambil menunggu perubahan status kawasan Batam dari Free Trade Zone (FTZ) menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)," kata Syuzairi.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Kepri Ahmad Maruf Maulana menyatakan, Kadin Kepri bersama beberapa asosiasi pengusaha, maupun pelaku UKM di Kepri menolak kenaikan tarif UWTO yang akan diberlakukan pemerintah melalui BP Batam. Tarif baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016.

Baca: Kenaikan Tarif UWTO Pukul Sektor Properti Batam

"Tingginya tarif UWTO akan berpengaruh terhadap mahalnya harga atau biaya perolehan lahan sebagai lokasi pembangunan properti, termasuk perumahan di Batam. Kondisi ini tentu sangat menyulitkan kalangan pengusaha," tambah Maruf kepada Metrotvnews.com.

Selain pengusaha, kenaikan tarif UWTO juga akan memberatkan masyarakat. Karena mereka sudah dibebani membayar PBB setiap tahunnya. "Tak hanya itu, kebijakan ini juga bisa menurunkan daya beli masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang lesu seperti sekarang ini," ujarnya.

Sementara itu, Deputi III Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, RC Eko Santoso Budianto mengatakan, penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 148/PMK.05/2016 telah melalui berbagai kajian sehingga pimpinan BP Batam saat ini hanya melanjutkan proses yang telah dimulai oleh pimpinan sebelumnya.

"Sampai dengan saat ini, kenaikan tarif UWTO belum ditetapkan oleh Kepala BP Batam karena masih perlu dibahas lebih lanjut dalam rapat internal," ujarnya.

Sekadar diketahui, tarif UWTO untuk masa 30 tahun bagi lokasi komersil yakni Rp23.400 hingga Rp6,5 juta per meter. Untuk pemukiman Rp17.600 hingga Rp3,4 juta per meter, pariwisata Rp15.100 hingga Rp4,1 juta per meter, dan industri Rp14.500 hingga Rp1,4 juta per meter.


(AHL)