Sosialisasi UU Jasa Konstruksi

Kualitas Konstruksi Nasional Diharap Makin Lebih Bersaing

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 24 Mar 2017 18:04 WIB
konstruksi
Kualitas Konstruksi Nasional Diharap Makin Lebih Bersaing
Ilustrasi. (FOTO: MI/Panca Syurkani)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan sosialisasi Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dengan keadaan itu, diharapkan kualitas konstruksi nasional bisa lebih meningkat.

Beberapa substansi yang mendasar dan memberikan perubahan dalam UU Jasa Konstruksi yaitu perlindungan bagi pengguna dan penyedia jasa dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi. Tak luput juga mengenai pembagian peran pemerintah pusat dan daerah yang lebih jelas. Perlindungan bagi tenaga kerja Indonesia dalam bekerja di bidang jasa konstruksi, termasuk pengaturan badan usaha asing di Indonesia.

Baca: Konstruksi Jadi Penyumbang Ketiga Ekonomi di 2016

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Yusid Toyib mengatakan, peran pemerintah daerah (pemda) akan banyak dalam melakukan pembinaan jasa konstruksi. ‎Sebab, pemda menjadi ujung tombak peningkatan kapasitas dan kompetensi sektor konstruksi, salah satunya melalui pelatihan uji kompetensi dan sertifikasi.

"Perlu kita ingat bahwa dengan adanya UU Nomor 2 tahun 2017 maka usaha untuk meningkatkan kualitas sektor konstruksi dalam menghadapi persaingan era global akan lebih terjamin," jelas Yusid dalam siaran persnya, Jumat 24 Maret 2017.

Yusid mengatakan, dalam penyelenggaraan pekerjaan bidang konstruksi terkadang ditemui penyimpangan, sehingga merambah ke ranah hukum. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya pemahaman substansi atas kejadian kegagalan bangunan pada pekerjaan konstruksi.

Baca: Tiga Jurus Daya Saing Konstruksi

"Pada UU tentang Jasa Konstruksi yang baru ini yang diatur bukan kegagalan pekerjaan konstruksi, melainkan kegagalan bangunan. Hal ini sebagai perlindungan antara pengguna dan penyedia jasa saat melaksanakan pekerjaan konstruksi," tegas Yusid.

S‎ementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Panani Kesai mengatakan, pembagian wewenang pemerintah pusat dan daerah bukan sebagai bentuk pelepasan tanggung jawab pemerintah pusat terhadap pembinaan konstruksi di daerah, tetapi untuk memperluas dan mempercepat pelaksanaan pembinaan konstruksi nasional.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

1 day Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA