Sri Mulyani Janji Revisi Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak

Suci Sedya Utami    •    Senin, 28 Nov 2016 23:31 WIB
perpajakan
Sri Mulyani Janji Revisi Perpres Tunjangan Kinerja Pegawai Pajak
Illustrasi. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Keuangan Sri Mulyani menjanjikan akan mengkaji Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Saya berjanji akan melakukan koreksi terhadap Perpres," kata Ani saat rapat kerja bersama Komisi XI, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/11/2016).

Ani mengatakan dirinya banyak mendengar keluhan mengenai permasalahan insentif yang diatur dalam Perpres tersebut.

Keluhan itu kebanyakan datang dari staf atau pegawai di bagian pelaksana yang merasa seperti dihukum dengan sistem yang diatur dalam aturan tersebut.

"Untuk insentif, kalau sekarang ini level direktur ke atas aman, tapi eselon tiga justru mengalami pemotongan, padahal mereka yang mengalami pendekaran dengan wajib pajak. Jadi kami sudah mendengar feedback dan menjadi bahan bagi kami," jelas dia.

Berikut salinan Perpres 37/2015 mengenai tunjangan kinerja pegawai DJP:

1. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp117.375.000.
2. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp99.720.000.
3. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp95.602.000.
4. Pejabat Struktural (Eselon I) Rp84.604.000.
5. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp72.522.000.
6. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp64.192.000.
7. Pejabat Struktural (Eselon II) Rp56.780.000.
8. Pranata Komputer Utama Rp42.585.000.
9. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp46.478.000.
10. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp42.058.000.
11. Pemeriksa Pajak Madya Rp34.172.125.
12. Penilai PBB Madya Rp28.914.875.
13. Pejabat Struktural (Eselon III) Rp37.219.800.
14. Pranata Komputer Madya Rp27.914.850.
15. Pejabat Struktural (Eselon IV) Rp28.757.200.
16. Pemeriksa Pajak Muda Rp25.162.550.
17. Penilai PBB Muda Rp21.567.900.


(SAW)