Mendag: Dampak Perang Dagang Trump tak Besar ke RI

Suci Sedya Utami    •    Jumat, 09 Mar 2018 20:12 WIB
Perang dagang
Mendag: Dampak Perang Dagang Trump tak Besar ke RI
Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita. (Foto: Medcom.id/Annisa Ayu)

Jakarta: Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita merespons kebijakan tarif bea masuk barang yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang bisa berakibat pada munculnya perang dagang.

Sejauh ini memang baru barang jenis baja dan aluminium saja yang ditetapkan bea masuknya yakni baja 25 persen dan aluminium 10 persen. Menurut Enggar dampaknya tak besar bagi perdagangan Indonesia.

"Itu sebenarnya damapknya secara langsung tidak besar," kata Enggar di JCC, Senayan, Jakarta Selatan, Jumat, 9 Maret 2018.

Namun demikian, kata Enggar, apabila nantinya ada barang lain yang kiranya diberlakukan serupa, maka Indonesia siap untuk melakukan kebijakan yang sama.

Contohnya seperti perdagangan dengan Uni Eropa yang mana CPO Atau sawit Indonesia dihalang-halangi masuk ke negara tersebut, maka Indonesia pun akan menyulitkan produk mereka yang masuk nantinya, misalnya untuk wine.

"Kita diaganggu sawitnya, saya ganggu mulai wine, saya ganggu. Kemudian Dubes Prancis mau ketemu, saya akan bilang kita lagi meng-consider susu bubuk, toh izin impor di saya, saya enggak kasih izin," ujar Enggar.

Sebelumnya Presiden AS Donald Trump menyatakan perang dagang adalah hal yang bagus dan mudah dimenangkan. Hal ini diungkapkan Trump setelah rencananya menerapkan tarif impor baja 25 persen dan alumunium 10 persen menimbulkan ancaman dari mitra-mitra dagangnya.

"Ketika sebuah negara (AS) kehilangan miliaran dolar AS dalam perdagangan dengan semua negara yang berbisnis dengannya, maka perang dagang adalah bagus dan mudah dimenangkan," ujar Trump dalam akun Twitter pribadinya.

Trump juga bercuit pada akun Twitter-nya bahwa tujuan yang ingin dicapainya adalah melindungi lapangan kerja di AS dari produk-produk murah dari luar negeri. Tema ini kerap digembar-gemborkan Trump pada masa kampanyenya 2016 silam.

 


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

4 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA