Produk Tembakau Alternatif Harus Segera Diregulasi

Ade Hapsari Lestarini    •    Rabu, 08 Nov 2017 19:44 WIB
cukai tembakau
Produk Tembakau Alternatif Harus Segera Diregulasi
Ilustrasi. (FOTO: MTVN/M. Rizal)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah akan mengenakan cukai terhadap penggunaan rokok elektrik atau vape untuk menambah penerimaan pajak. Bahkan, produk tembakau alternatif pun patut segera diberi regulasi.

"Kami setuju bahwa produk tembakau alternatif harus segera diregulasi, di antaranya agar tidak dikonsumsi oleh anak-anak," ujar Ketua Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto, dalam keterangan tertulisnya, Rabu 8 November 2017.

Namun demikian, lanjut Aryo, wacana pelarangan bukanlah keputusan bijaksana, mengingat banyaknya penelitian dan pengembangan produk yang menunjukkan adanya pengurangan bahaya produk tembakau jika tidak dibakar.

"Jika produk ini dilarang, maka Pemerintah menutup akses konsumen untuk memilih produk dengan tingkat risiko yang lebih rendah. Untuk itu, kami siap berdialog dengan Pemerintah dan memberikan masukan mengenai hal ini," tutur Aryo.

Dia menambahkan, saat ini penggunaan produk tembakau alternatif masih minoritas. Oleh karena itu, Koalisi Indonesia Bebas Tar (Kabar) menggelontorkan akses informasi berbasis penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi serta meluncurkan situs www.no-tar.org, sebuah platform digital yang akan digunakan untuk menginventaris kajian-kajian ilmiah, data, dan informasi produk tembakau alternatif.

Dengan demikian, diharapkan muncul kesadaran untuk mulai mempertimbangkan penggunaan produk tembakau alternatif dengan risiko lebih rendah. "Dengan penyampaian informasi seperti ini, diharapkan akan membuka wawasan perokok tentang pilihannya dan dalam jangka panjang akan berdampak positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia," jelas Aryo.

Koalisi ini dibentuk untuk mencari solusi terbaik dalam mengatasi dampak buruk TAR dengan cara mengedukasi publik mengenai bahaya TAR, salah satunya berasal dari rokok yang dikonsumsi dengan dibakar.

Koalisi ini beranggotakan Yayasan Pemerhati Kesehatan Publik (YPKP), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), Tar Free Foundation, APVI, Perhimpunan Dokter Kedokteran Komunitas dan Kesehatan Masyarakat Indonesia (PDK3MI), serta Perhimpunan Onkologi Indonesia (POI).

Kabar dibentuk atas inisiatif bersama menanggapi rendahnya pemahaman publik mengenai bahaya TAR, salah satunya dari rokok yang dikonsumsi dengan cara dibakar. Ketua Kabar Prof Achmad Syawqie menambahkan, pengetahuan yang rendah ini berakibat pada kesalahpahaman masyarakat dalam menentukan pilihannya, utamanya yang berkaitan dengan dampak dari produk tembakau.

Koalisi ini berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi atas permasalahan dampak rokok bagi kesehatan, dengan mengedepankan informasi berbasis penelitian ilmiah dan teknologi demi mengatasi dampak buruk TAR melalui produk tembakau alternatif.


(AHL)