Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha

   •    Rabu, 06 Jun 2018 09:32 WIB
dunia usahaapindo
Lemahnya Kepastian Hukum Picu Demotivasi Pengusaha
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani. (FOTO: Medcom.id/Husen)

Jakarta: Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai jaminan kepastian hukum di Indonesia masih sangat lemah sehingga bisa memicu demotivasi atau hilangnya gairah para pengusaha untuk berinvestasi di Indonesia.

Salah satu contohnya ialah diperkarakannya kembali kebijakan pemberian surat keterangan lunas (SKL) kepada salah satu obligor BLBI yang secara resmi sudah dinyatakan lunas oleh beberapa rezim pemerintahan sebelumnya. Dalam kasus itu, Apindo juga mempertanyakan kredibilitas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diketahui mengeluarkan audit investigatif pada 2017 tanpa ada persetujuan dari pihak yang terperiksa, dalam hal ini mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

"Kok bisa BPK ini mengeluarkan hasil audit investigatif tanpa ada auditee-nya yang terperiksa. Itu kan jadi pertanyaan semua orang karena menyalahi prinsip utama dari pemeriksaan, orang yang diperiksa mesti dikonfirmasi terlebih dahulu," kata Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani, akhir pekan lalu.

Selain BPK, Apindo mengingatkan institusi KPK serta pengadilan tipikor agar tetap mengedepankan fakta-fakta hukum yang ada sehingga kredibilitas institusi penegakan hukum negara tersebut tidak rusak di mata masyarakat.

"Kredibilitas KPK juga dipertaruhkan karena bila proses hukumnya bisa menggunakan segala cara untuk menjerat seseorang, termasuk hal-hal yang tidak dalam koridor. Pengadilan sendiri juga kalau tidak cermat melihat dari perkaranya itu, juga nanti akan menjadi bias terhadap penegakan hukum," ujar Hariyadi.

Dia menganalogikan kasus perkara pidana yang tengah dijalani terdakwa SAT di pengadilan tipikor sama halnya dengan kasus mafia pajak Gayus Tambunan yang sempat menyeret nama Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak kala itu. Dalam perkara keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal, Dirjen Pajak memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak keberatan pajak sesuai dengan UU Perpajakan. (Media Indonesia)


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

3 days Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA