OJK akan Sentralisasi Kliring Pasar Keuangan

   •    Minggu, 13 Aug 2017 20:08 WIB
ojk
OJK akan Sentralisasi Kliring Pasar Keuangan
OJK.MI/Ramdani.

Metrotvnews.com, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana memusatkan kliring di Indonesia melalui Central Counterparty (CCP) untuk penyelenggara kliring pasar modal, bursa berjangka dan perbankan, melalui adanya suatu regulasi.

CCP dibentuk untuk memfasilitasi transaksi derivatif yang dilakukan oleh korporasi-korporasi dengan perbankan. Rencana ini akan menjadi langkah jangka menengah-panjang kebijakan OJK.

Ketua Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan CCP berfungsi mengurangi risiko sistemik melalui fungsinya sebagai penyelenggara kliring, penjamin transaksi, dan penyelenggara proses manajemen risiko transaksi di pasar keuangan.

"Keberadaan CCP dapat meminimalkan risiko transaksi di pasar keuangan dengan mencegah kegagalan pelaksanaan/penyelesaian transaksi yang dapat menyebabkan efek domino. Saat ini CCP masih berdiri sendiri-sendiri, dan otoritas berencana mensentralisasinya untuk menarik minat investor.Bagaimana membuat CCP, kliring itu akan disentralissasi. Nanti settlement akan kembali tersentral ke bank," tutur Wimboh dikutip dari Media Indonesia, Minggu 13 Agustus 2017.

Selama ini di Indonesia, kliring antar bank atas transfer dana secara elektronik dan cek dilakukan oleh bank sentral yaitu Bank Indonesia (BI). Sedangkan proses kliring atas transaksi efek dilaksanakan oleh PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI dan proses kliring atas transaksi kontrak berjangka dilaksanakan oleh PT. Kliring Berjangka Indonesia atau KBI.

"Maka akibatnya, eksposur tiap transaksi investor tidak ketahuan. Begitu ditelusuri masing-masing kliring, ternyata eksposur transaksinya besar," tambah dia.

Sedangkan di negara maju seperti AS, kliring antar bank terlaksana melalui Automated Clearing House (ACH), yang aturan dan regulasinya diatur oleh NACHA-The Electronic Payments Association,yang sebelumnya bernama National Automated Clearing House Association, serta Federal Reserve. Jaringan ACH ini akan bertindak selaku pusat fasilitas kliring untuk semua transaksi transfer dana secara elektronik. Kliring antar bank atas cek dilaksanakan oleh bank koresponden dan Federal Reserve.

Menurut Wimboh, dengan sentralisasi kliring, investor akan lebih confident masuk ke pasar keuangan Indonesia. Apabila transaksi kliring investor tidak melalui CCP, mereka dianggap berisiko karena tidak diketahui seberapa besar eksposur mereka di pasar keuangan, sehingga investor berpotensi dikenakan biaya margin.

Manfaat dari sentralisasi kliring ini pun diketahui bisa menciptakan transparansi terkait siapa, kewajiban dengan siapa saja dan aset apa saja yang ditransaksikan antarkliring.

Namun, Wimboh belum menimbang apakah akan membentuk lembaga baru atau digabungkan dengan lembaga kliring yang telah ada. Dengan demikian, diharapkan hal tersebut dapat memberikan angin segar bagi investor, sehingga investor bakal semakin rajin berinvestasi di Indonesia.

"Mudah-mudahan ini CCP itu akan menjadi base practice bahkan kalau nanti settlement (penyelesaian transaksi) tak lakukan itu akan dikenakan margin cost, ini juga akan kita hindari. Dengan demikian harapan tujuannya satu, investasi akan lebih banyak, investor akan lebih confidence. Sebab juga akan melindungi investor termasuk dari berubahnya currency dan suku bunga," kata Wimboh.

Selain itu, OJK juga sedang dalam proses menyusun target pembentukan instrumen jangka menengah dan panjang untuk memperdalam pasar keuangan. Dengan instrumen yang lebih bervariatif dan likuid diharapkan pasar modal dapat lebih berkontribusi dalam pembiayaan infrastruktur.

"Kami akan stimulasi ini, melalui working group untuk memperbanyak instrumen dan mendirikan regulatory guidance. Otoritas mengarahkan dan yang kerja rekan-rekan pasar," kata Wimboh.



 


(SAW)