YLKI Minta IPW Evaluasi Penghargaan kepada Meikarta

   •    Senin, 18 Sep 2017 08:02 WIB
btnmeikarta
YLKI Minta IPW Evaluasi Penghargaan kepada Meikarta
Ilustrasi (MI/SUSANTO)

Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) meminta kepada Indonesia Property Watch (IPW) untuk melakukan evaluasi terhadap penghargaan kegiatan pemasaran Meikarta. Pasalnya, proyek Meikarta masih banyak menimbulkan pertanyaan publik terutama terkait perizinannya dan bahkan dari segi tata ruang.

Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi menyayangkan pada saat hal itu belum dituntaskan manajemen Meikarta mendapatkan penghargaan melalui 'BTN Golden Property Award' untuk kategori 'The Breakthrough Phenomenal Marketing Campaign' pada 11 September 2017 lalu.

"Penghargaan semacam itu diberikan kepada pelaku pembangunan (developer) yang dianggap berhasil dan berjasa," kata Tulus, seperti dikutip dari Antara, di Jakarta, Senin 18 September 2017.

Pengembang Meikarta dipandang sebagai pelaku yang berhasil mendorong dan menggairahkan industri properti dengan inovasi yang dilakukan. Padahal, lanjut Tulus, hingga saat ini, manakala marketing dan promosi yang dilakukan oleh pengembang Meikarta begitu bombastis, tetapi di sisi lain patut diduga kuat pengembang Meikarta belum melengkapi berbagai perizinan dan bahkan menabrak banyak aturan.

Menurut catatan YLKI, sedikitnya ada tiga aturan yang diduga kuat ditabrak oleh kegiatan pemasaran yang dilakukan Lippo Group terkait projek Meikarta. Pertama, pasal 42 UU No 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Etika Pariwara Indonesia.

"Karenanya tidak pantas dan tidak etis jika pemasaran yang melanggar hukum dan etika tersebut justru diberikan apresiasi oleh BTN yang notabene representasi pemerintah," tegas Tulus.

Ia menilai, hal itu dikhawatirkan akan memberikan preseden buruk bagi pelaku pembangunan lain untuk melakukan tindakan serupa dan membuat konsumen semakin jatuh ke dalam posisi yang berisiko yang dalam jangka panjang justru membahayakan industri properti itu sendiri.

Tulus menambahkan, seharusnya manajemen BTN dalam memberikan penghargaan kepada suatu pengembang maka hal utama yang dijadikan kriteria adalah aspek kepatuhan terhadap hukum/peraturan perundang-undangan.

"Terakhir, pemerintah segera menyelesaikan kewajibannya untuk membuat Peraturan Pelaksanaan sesuai amanah UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali," pungkas Tulus.


(ABD)