Serikat Pekerja Kecewa Tak Bertemu Rini Soemarno

Suci Sedya Utami    •    Rabu, 06 Feb 2019 17:17 WIB
pos indonesiaserikat pekerja
Serikat Pekerja Kecewa Tak Bertemu Rini Soemarno
Menteri BUMN Rini Soemarno. MI/Susanto.

Jakarta: Para karyawan PT Pos lndonesia yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pos Indonesia Kuat Bermartabat (SPPl-KB) menyambangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk bernegosiasi menuntut pergantian direksi.

Namun mereka kecewa lantaran tidak langsung ditemui oleh Menteri BUMN Rini Soemarno. Para perwakilan hanya ditemui oleh Kepala Bidang 1B Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Mahmud dan Kepala Bagian Humas dan Protokol Kementerian BUMN Ferry Andrianto. Apalagi mereka mengatakan sudah seringkali menggelar aksi serupa namun tidak kunjung mendapatkan respons sesuai harapan.

"Kami kecewa karena hanya ditemui dengan setingkat pejabat yang tidak bisa mengambil keputusan, " kata Ketua DPW 5 Jawa Barat SPPIKB Heri Purwadi dalam negosiasi, di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Februari 2019.

Hal yang sama juga diutarakan oleh salah satu serikat pekerja lainnya yang ikut dalam negosiasi. Ia bilang negosiasi antara serikat pekerja dengan Kementerian BUMN berlangsung secara alot dan tidak menghasilkan keputusan sesuai tuntutan yang diinginkan.

"Jujur saya enggak puas dengan perlakuan Meneg BUMN terhadap kita. Jujur kalau dibilang masih kecewa saya kecewa," kata dia saat keluar menemui barisan para demonstran usai bernegosiasi.

Ia menyadari memang tidak mudah untuk bertemu dengan direksi secara langsung. Namun demikian dirinya menilai yang terpenting pihaknya telah berjuang dan berusaha untuk mengemukakan aspirasi terkait pergantian direksi.

Sebelumnya Sekjen SPPI-KB Hendri Joni mengatakan, kegelisahan para karyawan yang menuntut mundur jajaran direksi PT Pos berawal dari keterlambatan pembayaran gaji, pengurangan hak-hak karyawan, hingga biaya lembur yang tidak dibayarkan. 

Seharusnya, ungkap Hendri, gaji karyawan dibayarkan setiap awal bulan, tanggal 1. Namun untuk gaji Januari 2019, hak karyawan tersebut baru dibayarkan pada 4 Februari 2019.
 
Selain itu, mereka menganggap jajaran direksi tak mampu mengelola perusahaan dengan baik. Selain gaji yang terlambat, disparitas gaji antara level direksi dengan pimpinan kantor cabang terlalu jauh perbedaannya.
 
"Gaji kami dengan pejabat itu bagaikan bumi dan langit. Saya sebagai Kepala Kantor di Pariaman, gaji saya cuma Rp5,4 juta. Sedangkan pejabatnya Rp50 jutaan, padahal saya selevel pimpinan, kepala kantor. Belum lagi kita yang ada di level-level bawah," jelas Hendri.



(SAW)