Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi Masih Minim

Nia Deviyana    •    Kamis, 21 Feb 2019 20:00 WIB
infrastruktur
Tenaga Kerja Konstruksi Tersertifikasi Masih Minim
Infrastruuktur. MI/PIUS ERLANGGA.

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut minimnya tenaga kerja konstruksi sebagai tantangan pembangunan di era revolusi industri 4.0.

Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Dewi Chomistriana mengatakan jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi saat ini baru sekitar 616 ribu atau sekitar 7,42 persen.

"Padahal khusus di PUPR saja kita butuh satu juta tenaga kerja konstruksi," ujar Dewi di kantornya, Jalan Pattimura, Jakarta Selatan, Kamis, 21 Februari 2019.

Berdasarkan data LPJK hingga 31 Desember 2018, tenaga kerja konstruksi di Indonesia masih didominasi lulusan SMA ke bawah dengan jumlah 6.001.793 pekerja, jauh lebih banyak dibandingkan lulusan SMA ke atas yang hanya berjumlah 2.298.504 pekerja.

Jika dibandingkan dengan negara maju seperti Amerika Serikat yang memiliki jumlah kontraktor spesialis dengan presentase 2,5 persen, Dewi menyebut Indonesia masih ketinggalan jauh dengan presentase hanya 0,47 persen. 

"Ini sangat kecil sekali. Jadi ke depan kita mau mendorong agar kontraktor-kontraktor kita bisa punya spesialisasi sehingga fokus pada jenis pekerjaan utama saja," tambah dia.

Tantangan lain, ada shifting keahlian di mana jika dulu yang dibutuhkan mayoritas tenaga kerja sipil, pada era revolusi industri 4.0 yang dibutuhkan lebih banyak adalah ahli di bidang Teknologi Informasi (TI) dan Sistem Informasi.

"Industri 4.0 dari sisi jasa konstruksi, perencanaan, dan pengadaan kita sudah mulai dengan sistem elektronik. Jadi sudah mulai dikurangi metode-metode manual," kata dia.

Selain itu, ada tantangan dari segi peralatan kerja di mana dibutuhkan keterlibatan asosiasi badan usaha untuk melakukan registrasi dan integrasi data alat berat yang ada di seluruh Tanah Air agar tidak terjadi over suplai. Adapun jumlah alat berat yang teregistrasi saat ini baru 30 persen.

"Untuk registrasi alat berat ini kendalanya tidak ada BPKB, beda dengan motor. Jadi memang harus berkoordinasi dengan seluruh vendor," kata Dewi, seraya menambahkan pihaknya tengah mengembangkan sistem informasi material konstruksi sebagai langkah manajemen aset peralatan. 



(SAW)