Status Ketahanan Pangan di 117 Kabupaten Meningkat

Gervin Nathaniel Purba    •    Kamis, 13 Dec 2018 12:07 WIB
berita kementan
Status Ketahanan Pangan di 117 Kabupaten Meningkat
Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementan Agung Hendriadi. (Foto: Medcom.id/Patricia Vicka)

Jakarta: Ketersediaan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik sangat penting untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan, dan gizi.

"Informasi dimaksud salah satunya diwujudkan dalam bentuk Peta Ketahanan dan Kerawanan Pangan/Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)," ujar Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian (Kementan) Agung Hendriadi, dalam keterangan tertulis, Kamis, 13 Desember 2018. 

FSVA 2018 merupakan hasil pemutakhiran dari FSVA 2015. FSVA 2018 menunjukkan adanya peningkatan status ketahanan pangan wilayah di 177 kabupaten.

Dijelaskan Agung, kabupaten rentan pangan yang naik peringkat sebanyak 75 kabupaten atau 19 persen. Sedangkan, kabupaten tahan pangan yang naik peringkat sebanyak 102 kabupaten atau 26 persen.

"Ini capaian luar biasa yang harus terus kita tingkatkan melalui berbagai program untuk meningkatkan ketahanan pangan wilayah," ujar Agung.

FSVA merupakan peta tematik yang menggambarkan visualisasi geografis berdasarkan hasil analisis data indikator  kerentanan terhadap kerawanan pangan. 

BKP Kementan telah menerbitkan peta tersebut sejak 2005, dengan tujuan untuk menyediakan informasi situasi ketahanan pangan secara terintegrasi, sekaligus menjadi alat kesiapsiagaan terhadap situasi kerentanan rawan pangan.



Peta ini menggambarkan  wilayah yang kondisinya sangat rentan mengalami rawan pangan, dengan warna merah tua hingga warna hijau tua untuk wilayah yang paling tahan pangan. 

Status ketahanan pangan  dikelompokkan dalam enam kelompok warna, yakni tiga warna merah untuk menandakan daerah yang rentan rawan pangan dan tiga warna hijau untuk daerah-daerah yang tahan pangan sesuai dengan tingkatnya.
 
Agung juga menjelaskan bahwa, FSVA dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program intervensi, baik di tingkat pusat dan daerah dengan melihat indikator utama yang menjadi pemicu terjadinya kerentanan terhadap kerawanan pangan.

“BKP  memanfaatkan FSVA sebagai salah satu rujukan dalam menetapkan lokasi program Pengembangan Korporasi Usahatani (PKU), Kawasan Mandiri Pangan (KMP) dan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)," ucap Agung.

Peta FSVA juga digunakan sebagai rujukan penanganan program oleh Bappenas, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah.

Sosialisasi FSVA dihadiri oleh Tim FSVA Nasional, Pejabat lingkup Badan Ketahanan Pangan serta Petugas yang menangani ketahanan pangan di tingkat Provinsi.


(ROS)