Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Anwar Sadat Guna    •    Sabtu, 15 Dec 2018 10:25 WIB
bp batam
Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU
Suasana Kota Batam (FOTO: Medcom.id/Anwar Sadat)

Batam: Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan beragam dari masyarakat, termasuk asosiasi pengusaha di Batam. Apalagi pemerintah memutuskan menjadikan Kepala BP Batam ex-officio dijabat oleh Wali Kota Batam.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Batam Jadi Rajagukguk mengatakan peleburan atau menyatukan BP Batam ke Pemerintah Kota Batam merupakan kebijakan yang menyalahi aturan. Pasalnya, tata kelola pemerintahan di Batam sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yakni berdasarkan Pasal 21 UU No 53 Tahun 1999.

Dalam pasal tersebut, tegas Jadi, sudah diatur dengan terbentuknya Kota Batam sebagai daerah otonom maka Pemerintah Kota Batam dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan didaerahnya mengikutsertakan Badan Otorita Batam, yang saat ini bernama BP Batam.

"Perlu diingat bahwa status dan kedudukan BP Batam yang mendukung kemajuan pembangunan nasional sudah sangat jelas juga diatur oleh UU Pasal 21 UU No 53 Tahun 1999 menjelaskan tentang peran dan hubungan kerja BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam," tegas Jadi, Jumat, 14 Desember 2018.

Dia menegaskan keikutsertaan BP Batam dimaksudkan untuk kesinambungan berbagai kemajuan pembangunan di kawasan Batam sebagai kawasan industri, alih kapal, pariwisata, dan perdagangan. Hal ini tertuang dalam ayat (1) Pasal 21 UU No 53/1999.

Bahkan dalam ayat 3 di pasal 21, kata Jadi, pengaturan hubungan kerja antara BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam dimaksudkan untuk menghindari tumpang tindih tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

"Sehingga kami berpandangan bahwa arti keikutsertaan dalam ayat 1 tersebut bukan berarti dirangkap. Rangkap jabatan itu melanggar UU. Seorang kepala daerah tidak dibolehkan rangkap jabatan," ujarnya.

Amanat UU dalam ayat 3 pada Pasal 21, sambung Jadi, bukan menyatukan. Menurutnya hal ini harus dijelaskan kepada pemangku kepentingan. Karenanya, ia menilai, pengelolaan kewenangan pembangunan di Batam tidak dapat dilakukan dengan cara ex-officio.

"Ini pasti ada masukan yang keliru kepada Bapak Presiden. Pak Darmin (Menko Perekonomian) adalah ekonom. Tidak kapasitasnya menjelaskan ini. Ini juga yang memicu persoalan," ungkapnya.

Kika ingin mengatur regulasi rangkap jabatan, Jadi menambahkan, konsekuensinya harus mengubah UU No 53/1999 yang diajukan ke DPR RI untuk dibahas, atau melalui Perppu. Apabila melalui Perppu, masih kata Jadi, tinggal menguraikan alasan kepentingan rangkap jabatan tersebut yakni Batam menjadi wilayah otonomi khusus.

Keputusan pemerintah yang akan menyatukan BP Batam ke Pemerintah Kota Batam dan jabatan Kepala BP Batam ex-officio dijabat oleh Wali Kota Batam, menurut Jadi, jelas dapat memengaruhi iklim investasi di Batam yang mulai bangkit lagi saat ini.  

Untuk itu, pihaknya mengimbau pelaku usaha, investor, dan organisasi/asosiasi pengusaha di Batam dapat tetap tenang dan menjaga kondusivitas investasi di Batam. Dalam hal ini, pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan instansi terkait baik di pusat maupun di daerah melalui Kadin Kepri dan Kadin Indonesia.

"Hal itu untuk memberikan kontribusi dan masukan bagi penatakelolaan pembangunan di Batam," tukasnya.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Negara memutuskan menghilangkan dualisme di Batam yakni antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Dalam rapat terbatas tersebut, pemerintah memutuskan bahwa hanya ada satu lembaga yang berwenang mengelola Batam.

BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat mengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam menyatu ke Pemerintah Kota Batam. Adapun jabatan Kepala BP Batam yang kini dijabat Lukita Dinarsyah Tuwo, secara ex-officio akan dijabat Wali Kota Batam HM Rudi.

 


(ABD)


Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss
World Economic Forum 2019

Menperin Sampaikan Kesiapan Revolusi Industri 4.0 di Swiss

7 hours Ago

Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga menegaskan Indonesia siap menyongsong era revolusi i…

BERITA LAINNYA