Mencontoh Selandia Baru Terapkan Regulasi Produk Tembakau Alternatif

Husen Miftahudin    •    Jumat, 07 Dec 2018 19:17 WIB
tembakau
Mencontoh Selandia Baru Terapkan Regulasi Produk Tembakau Alternatif
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Kementerian Kesehatan Selandia Baru merilis rekomendasi peraturan terkait produk tembakau alternatif. Rekomendasi ini dicanangkan melalui proses amandemen terhadap Undang Undang Lingkungan Bebas Asap 1990 (Smoke-free Environment Act/SFEA) serta upaya peningkatan informasi publik mengenai potensi dari produk tembakau alternatif.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Selandia Baru, negara tersebut memiliki 529 ribu perokok atau sekitar 13,8 persen dari total jumlah penduduk pada 2016 hingga 2017. Jumlah itu menurun dari tahun sebelumnya, 2015-2016, yang berjumlah 14,2 persen.

Pejabat Menteri Kesehatan Selandia Baru Jenny Salesa mengatakan menurunnya jumlah perokok di negaranya itu lantaran pemerintahnya menargetkan 2025 bebas asap rokok melalui penerapan aturan khusus bagi produk tembakau alternatif. Sebelumnya, Selandia Baru telah menerapkan berbagai peraturan terkait tembakau secara ketat, termasuk penetapan cukai yang tinggi, namun cara tersebut dianggap belum berhasil menurunkan jumlah perokoknya.

"Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kesehatan dan kesejahteraan semua warga Selandia Baru untuk mencapai negara bebas asap rokok pada 2025," ujar Jenny dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat, 7 Desember 2018.

Kementerian Kesehatan Selandia Baru berkomitmen untuk terus memberikan akses bagi produk tembakau alternatif, termasuk rokok elektrik atau vape dan produk tembakau yang dipanaskan bukan dibakar. Regulsi tersebut juga mengatur ketentuan ketentuan terhadap tempat-tempat yang dapat digunakan untuk mengonsumsi produk tembakau alternatif.

Penerapan regulasi produk tembakau alternatif di Selandia Baru bisa menjadi contoh bagi pemerintah Indonesia untuk menerapkan aturan serupa. Menurut pengamat hukum, Ariyo Bimmo, peraturan produk tembakau alternatif yang dirumuskan secara tepat memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan masyarakat luas (non pengguna).

"Termasuk juga memberikan dukungan bagi perokok dewasa untuk mendapatkan hak atas akses terhadap informasi dan akses terhadap produk tembakau," jelasnya.

Ariyo bilang, urgensi adanya regulasi produk tembakau alternatif bertujuan untuk menurunkan angka perokok. "Kita bisa belajar dari negara lain seperti Selandia Baru yang melihat potensi produk ini secara menyeluruh," tegas dia.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

16 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA