Menteri Susi: Jabatan Menteri Dapat Diganti Kapan Saja

Desi Angriani    •    Senin, 10 Jul 2017 15:04 WIB
kelautan dan perikanan
Menteri Susi: Jabatan Menteri Dapat Diganti Kapan Saja
Menteri KKP Susi Pudjiastuti. ANT/Agung Rajasa.

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dalam acara halalbihalal mengungkapkan, jabatan menteri bersifat politis dan bisa berganti kapan saja. Bila kelak tak lagi memimpin KKP, Susi ingin anak buahnya tetap kompak dalam mewujudkan perikanan nasional yang berdaulat.

"Saya memberikan maksimal yang saya bisa untuk periode catatan, dimana menteri itu jabatan politis yang bisa diganti kapan saja. Masih banyak pekerjaan panjang, saya harap kawan-kawan KKP bahu membahu (dalam) bekerja," kata Susi di Gedung Mina Bahari III, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin 10 Juli 2017. 

Susi mengakui banyak pihak yang menentang dan tak menyukai berbagai kebijakan yang telah dia buat. Berbagai kebijakan dari pemberantasan illegal fishing, penenggelaman kapal asing pencuri ikan, larangan penggunaan alat cantrang, perikanan tangkap hanya untuk nelayan Indonesia hingga kebijakan impor garam.

Namun Susi tak peduli dengan protes tersebut selama memberikan keuntungan dan kemakmuran bagi nelayan dan negara. Bahkan kritik juga datang dari kalangan LSM hingga kalangan militer.

"Hiruk-pikuk sana sini, bukan saya tidak mau peduli, tapi kalau saya peduli dan saya lakukan maka yang rugi adalah masyarakat perikanan Indonesia. Kita akan kehilangan 6 juta ton ikan kita," tutur dia.

Selain itu, Susi memastikan  publikasi data pemantauan kapal perikanan (vessel monitoring system/VMS) melalui Global Fishing Watch bukan untuk membocorkan rahasia negara. Melainkan agar publik langsung mengawasi praktik illegal fishing. 

"Jadi kalau ada suara miring, VMS saya membcorokan rahasia negara itu salah besar. VMS dibuka supaya orang tau kita mengelola perikanan dengan penuh tanggung jawab. kita tidak ingin kejadian laut Indonesia diambil oleh 10 perusahaan saja," beber dia.

Terlepas dari itu, Susi cukup puas dengan prestasi yang diperoleh KKP. Setidaknya nilai tukar nelayan naik menjadi 7 persen dan nilai tukar usaha perikanan juga meningkat 20 persen. Impor ikan menurun signifikan hingga 70 persen. Begitu pula dengan stok ikan, meningkat dari 6,5 juta ton pada 2013 menjadi 12,51 juta ton pada 2016.

"Neraca perdagangan Indonesia untuk pertama kalinya menduduki posisi pertama di Asia Tengara khusus untuk perikanan," tandasnya.



(SAW)

Pemerintah Masih Godok Pembentukan <i>Holding</i> BUMN Jasa Keuangan

Pemerintah Masih Godok Pembentukan Holding BUMN Jasa Keuangan

3 hours Ago

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menggodok pembentukan holding BUMN di sektor …

BERITA LAINNYA