Perlunya Menciptakan Kondisi Usaha yang Sehat

Dian Ihsan Siregar    •    Jumat, 11 Aug 2017 19:14 WIB
tembakau
Perlunya Menciptakan Kondisi Usaha yang Sehat
Pengamat pajak Yustinus Prastowo. (FOTO: ANTARA/Puspa Perwitasari)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah dinilai perlu menciptakan kondisi persaingan usaha yang sehat di semua sektor, termasuk industri hasil tembakau. Sayangnya, persaingan yang tidak setara masih terjadi di antara pabrikan rokok besar dan kecil. Saat ini, ada pabrikan besar yang memanfaatkan celah struktur cukai rokok yang rumit sehingga hanya membayar cukai dengan tarif yang lebih rendah.

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyatakan, dasar pembagian golongan besar dan kecil yang tidak jelas ini semakin memperumit sistem tarif cukai hasil tembakau. Administrasi yang rumit pun akan mempersulit pengawasan dan kepatuhan, serta membuka celah adanya pelanggaran lantaran adanya perbedaan tarif antar golongan tersebut.

"Ini menyebabkan negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan. Pemerintah harus lebih jeli. Hal ini penting demi melindungi pabrikan kecil. Contoh kasus, saat ini ada pabrikan rokok besar yang membayar cukai sigaret putih mesin atau SPM golongan dua dengan tarif yang rendah, saya berpikir ini sudah salah fatal," kata Yustinus dalam keterangannya tertulisnya, Jumat 11 Agustus 2017.

Yustinus mencontohkan, saat ini, tarif cukai untuk SPM terdiri dari tiga lapis di mana tarif paling atas dan lapisan bawahnya memiliki celah yang cukup besar. Akibatnya, pabrikan yang bermodal besar memanfaatkannya.

Penggolongan pabrikan seharusnya bukan dari jenis rokok yang dibuat, lanjut Yustinus, tapi dari besarnya skala atau volume produksi perusahaan. Kalau perusahaan itu sudah memproduksi sigaret kretek mesin dan dikenakan tarif yang paling tinggi, harusnya mereka juga membayar cukai yang paling tinggi untuk jenis sigaret putih mesin atau sebaliknya.

"Hemat saya, basisnya harus fairness. Aturan harus fair, adil bagi para pelaku usaha, serta tidak boleh diskriminatif," jelas Yustinus.

Senada dengan Yustinus, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Amir Uskara mengatakan, praktik ini ironis karena terjadi di saat pemerintah menaikkan cukai rokok hingga 10,5 persen di awal 2017, dengan harapan tambahan dana cukai tersebut dapat digunakan membiayai program-program pemerintah.

Sayangnya, sebut Amir, kenaikan cukai ini justru membuat celah keuntungan bagi pabrikan besar untuk membayar cukai lebih rendah dan akhirnya 'memakan korban', yaitu membuat pabrikan-pabrikan rokok kecil gulung tikar.

"Negara saat ini sangat membutuhkan penerimaan. Dengan adanya keadaan di mana perusahaan rokok besar, tapi membayar cukai yang diperuntukkan untuk pabrikan kecil, ini tentunya sangat merugikan negara. Kalau bersaing, haruslah adil. Kalau besar, bersainglah dengan yang besar dan membayar tarif cukai yang sesuai. Jangan besar tapi berpura-pura kecil. Kebijakan cukai rokok harus bisa menutup celah ini," tukas Amir.


(AHL)