BI Tidak Akui Mata Uang Virtual Meski Dikeluarkan Negara Lain

Eko Nordiansyah    •    Jumat, 08 Dec 2017 07:46 WIB
bitcoinbank indonesia
BI Tidak Akui Mata Uang Virtual Meski Dikeluarkan Negara Lain
Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta: Bank Indonesia (BI) menegaskan larangan agar tidak menggunakan mata uang virtual (virtual currency) untuk bertransaksi. Hal ini termasuk jika suatu negara menerbitkan mata uang virtual, namun tetap transaksinya tidak bisa diakui karena tidak menggunakan mata uang yang sah.

Sebelumnya, Pemerintah Venezuela menciptakan mata uang digital dengan tujuan untuk menangkal blokade finansial yang dilakukan Amerika Serikat. Mata uang digital bernama Petro tersebut disokong oleh cadangan migas, emas, dan berlian Venezuela.

"Itu kan mereka punya ketentuan sendiri. Tapi kalau untuk digunakan bertransaksi dengan negara lain tentunya tidak bisa karena aturan kita tidak memperbolehkan itu," kata Deputi Gubernur BI Sugeng, di Gedung BI, Jakarta Pusat, Kamis, 7 Desember 2017.

Terbaru, BI juga melarang penggunaan mata uang virtual bagi penyelenggara teknologi finansial atau financial technology (fintech). Aturan ini tertuang dalam Peraturan BI (PBI) No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial tanggal 29 November 2017.

"Penyelenggara fintech dilarang lakukan kegiatan sistem pembayaran dengan mata uang virtual karena bukan alat pembayaran yang sah di Republik Indonesia. Apabila ada fintech yang memiliki layanan menggunakan mata uang virtual, maka BI berhak untuk menolak perizinan atau meminta fintech tersebut untuk menghapus layanan transaksi itu," jelas dia.

BI berkali-kali menegaskan agar masyarakat maupun merchant tidak melakukan transaksi dengan mata uang virtual seperti bitcoin. Apalagi bitcoin bukan merupakan alat pembayaran yang sah dan tidak diakui sebagai suatu mata uang yang bisa digunakan dalam sistem pembayaran.

"Tentu yang di luar yang diakui bank sentral tidak diakui sebagai sistem pembayaran. Bahwa yang penting masyarakat jangan menerima bitcoin sebagai alat pembayaran. Alat pembayaran di Indonesia ya rupiah," tegas Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara.


(ABD)

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

The Fed Naikkan Suku Bunga AS

1 day Ago

Federal Reserve AS atau bank sentral AS pada akhir pertemuan kebijakan dua harinya pada Rabu wa…

BERITA LAINNYA