Murdaya Poo: Google Tidak Bisa Disalahkan

Husen Miftahudin    •    Senin, 19 Sep 2016 14:43 WIB
pajak
Murdaya Poo: Google Tidak Bisa Disalahkan
Google (AFP PHOTO/EMMANUEL DUNAND)

Metrotvnews.com, Jakarta: Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyayangkan perusahaan daring Google melakukan perlawanan atas pemeriksaan dengan mengembalikan Surat Perintah Pemeriksaan (SPP). Padahal setiap perusahaan yang mendapatkan penghasilan dari Indonesia, wajib membayar pajak.

Namun pengusaha Murdaya Widyawimarta Poo menilai tindakan Google merupakan hal yang lumrah. Sebab, banyak perusahaan yang melakukan cara-cara menghindari kejaran petugas pajak dengan mencari wilayah yang menerapkan tarif pajak lebih rendah.

"(Google) tidak bisa disalahkan juga, karena ketimpangan di semua negara. Setiap perusahaan ingin mengurangi pajak," ujar Murdaya, di Kanwil DJP Jakara Selatan, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, Senin (19/9/2016).


Menurut dia, pengakalan pajak yang dilakukan Google didasari persaingan bisnis. Efisiensi biaya perusahaan menjadi hal utama bagi Google menghindari pemeriksaan petugas pajak. "Mereka punya kompetitor, mereka punya saingan. Kalau saingannya melakukan (menghindari pengenaan pajak tinggi), maka mereka akan sulit," imbuh dia.

Maka itu, dia meminta agar Pemerintah Indonesia menurunkan tarif pajak, utamanya Pajak Penghasilan (PPh) badan. Karena jika tarif PPh badan setara dengan negara-negara lainnya maka banyak penanam modal yang menaruh dananya di Indonesia.

"Karena itu kita harapkan PPh badan kita sama, minimal dengan Singapura. Jadi harus kompetif dengan negara lain, dan kondusif," tutur Murdaya.

Untuk diketahui, tarif PPh badan di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Saat ini, tarif PPh badan di Indonesia sebesar 25 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Singapura sebesar 17 persen dan Thailand 23 persen.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus‎ Jakarta Muhammad Haniv menjelaskan bahwa perusahaan global berbasis daring seperti Facebook, Yahoo, Twitter, dan Google ditetapkan sebagai kriteria Badan Usaha Tetap (BUT). Karena BUT, maka DJP melakukan pemeriksaan perpajakan dari penghasilan yang diperoleh dari Indonesia.

"Perwakilan dari Singapura dan Amerika Serikat akan datang. Namun ternyata sebulan lalu mereka coba lakukan action dengan pemulangan surat perintah pemeriksaan. Artinya mereka menolak untuk diperiksa," tutur dia, beberapa waktu lalu.

‎Atas penolakan tersebut, kata Haniv, pihaknya meningkatkan surat pemeriksaan pajak menjadi bukti permulaan yang digunakan untuk melakukan investigasi lanjutan terhadap penolakan pemeriksaan yang dilakukan Google.

"Kami investigasi karena menolak untuk diperiksa adalah indikasi pidana. Namun kami terbentur suasana amnesti pajak, jadi kami cooling down dulu. karena ini sebulan yang lalu mereka menolak untuk diperiksa," tutup Haniv.


(ABD)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

Pascareshuffle Mau Apa? (4)

1 month Ago

Republik Sentilan Sentilun malam ini bertema "Pascareshuffle Mau Apa?" menghadirkan A…

BERITA LAINNYA