Grab Membantu Menaikkan Pendapatan, bukan Tarif

Kautsar Widya Prabowo    •    Sabtu, 07 Apr 2018 10:05 WIB
grabGrab Akuisisi Uber
Grab Membantu Menaikkan Pendapatan, bukan Tarif
Ilustrasi. (FOTO: AFP)

Jakarta: Grab Indonesia menjelaskan pihaknya telah berdiskusi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait peningkatan pendapatan, bukan peningkatan tarif. Pertemuan tersebut sebelumnya menghasilkan kesepakatan untuk membantu menaikkan posisi tawar pengemudi.

Managing Director Grab Indonesia Ridzky Kramadibrata menjelaskan Grab sepakat untuk meningkatkan pendapatan para mitra driver kendati tidak signifikan.

"Kesepakatan Grab untuk meningkatkan pendapatan para mitra driver, dengan tidak meningkatkan tarif secara ekstrem. Seperti tidak langsung jadi Rp4.000 per kilometer (km)," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor Grab, Gedung Lippo Kuningan, Jakarta, Jumat, 6 April 2018.

Ia menambahkan, kenaikan tarif malah akan berdampak hilangnya potensi pendapatan pengemudi. Sebab kenaikan tarif malah akan mengurangi permintaan ojek online sebab konsumen keberatan dengan tarif tinggi.

Ridzky menjelaskan dengan tarif Rp2.000 per km, di mana terdapat 20 perjalanan tiap harinya dengan jarak 10 km masing-masing perjalanan, maka penghasilan yang didapat bisa mencapai Rp400 ribu.

"Kenaikan tarif menjadi Rp4.000, maka permintaan berkurang menjadi tujuh perjalanan tiap harinya. Dengan jarak tempuh yang sama, didapatkan senilai Rp280 ribu," pungkasnya.

Kemenhub sebelumnya menyatakan bahwa kedua aplikator di Indonesia yakni Grab dan Go-Jek sepakat untuk menaikkan tarif. Hal itu berdasarkan hasil duduk bersama Kemenhub dengan dua aplikator tersebut pada Rabu, 4 April 2018.

Kedua aplikator (Go-Jek dan Uber) bersepakat melakukan perbaikan tarif dan pendapatan pengemudi. Hal inilah yang akan mereka diskusikan dengan pengemudi masing-masing," kata Dirjen Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi.

Menurut Budi, rapat itu dilaksanakan untuk memfasilitasi persoalan tarif antara aplikator dan mitra pengemudi. Hal itu juga dikatakan sesuai dengan petunjuk Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa tugas pemerintah ialah menengahi masalah tarif antara aplikator dan mitra pengemudi.

Keputusan soal tarif tersebut disaksikan jajaran Direktorat Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan perwakilan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Staf Kepresidenan, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), serta perwakilan pengemudi dari Gabungan Aksi Roda Dua (Garda).

Budi menyampaikan permintaan kenaikan tarif lahir dari keluhan pengemudi ojek daring akibat tingginya persaingan dan jumlah pengemudi. Setelah rapat terakhir itu, selanjutnya yang ada hanya pertemuan antara aplikator dan mitra untuk membahas kesepakatan tarif.

Pertemuan juga menghasilkan kesepakatan untuk membantu menaikkan posisi tawar pengemudi karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi keputusan sepihak dari aplikator.

"Kami akan me-review kerja sama antara pihak aplikator dan mitra pengemudi. Selama ini dilakukan dengan sistem sehingga pengemudi tidak memahami substansi kerja sama itu. Kami akan minta pihak Kemenakertrans dan Kementerian Hukum dan HAM untuk me-review kesepakatan tersebut," pungkasnya.


(AHL)


Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

Solusi Rangkap Jabatan BP Batam Dinilai Melanggar UU

11 hours Ago

Keputusan pemerintah melebur BP Batam ke Pemerintah Kota Batam mendapat respons dan tanggapan b…

BERITA LAINNYA