Jakarta: Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan pengaplikasian dari kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) diyakini efektif dalam membantu penyaluran beras sejahtera (rastra). Lantaran penyaluran rastra telah menggunakan sistem nontunai.
Menteri Sosial (Mensos) Idrus Marham mengatakan kebijakan Presiden Joko Widodo untuk membuat sistem penyaluran rastra secara nontunai bertujuan untuk mendukung GPN. GPN dapat membantu masyrakat miskin yang berjumlah 26,58 juta jiwa. Terlebih kebijakan nontunai terus digaungkan pemerintah untuk program-program sosial.
"Rata-rata masyarakat hanya menerima beras tiga kilogram (kg) dari 15 kg. Sekarang dengan sistem nontunai, 15,5 juta jiwa penerima bantuan dapat menerima 100 persen yang langsung ke rekening mereka," ujar dia saat peresmian logo GPN, di Gedung BI, Jakarta, Kamis, 3 Mei 2018.
Oleh sebab itu, Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga lainnya mendukung penggunaan kartu debet berlogo GPN sebagai sistem pembayaran nasional.
"Pak Agus (Gubernur BI) tidak perlu meminta dukungan kita. Tadi paling tidak telah mengucapkan lima kali kalimat mohon dukungan. Ini merupakan kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki sistem pembayaran yang menjadi identitas nasional," tambahnya.
Selain itu, kehadiran kartu GPN juga tidak hanya menjadi katalisator bagi sistem pembayaran untuk masyarakat yang lebih efektif, efisien, murah, aman, dan lancar. Namun yang lebih penting adalah menjadi instrumen edukasi demi memperkenalkan sistem keuangan bagi masyarakat bawah. Lantaran masih banyak masyarakat yang belum mengenal bank.
"Ini penting bagi Kemensos karena memberi pencerahan ke rakyat dengan sistem ini. Masih banyak masyarakat banyak yang enggak kenal uang, enggak kenal bank. Karena saya dari kampung. Dengan adanya sistem ini masyarakat jadi mengenal pembayaran menggunakan sistem perbankan, dan pasti kalau sudah kenal uang ada dorongan mencari uang," pungkasnya.
(AHL)
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui beberapa daerah Indonesia belum sepenuhnya siap melaksanakan Bantuan P…
Menteri Sosial (Mensos) Agus Gumiwang Kartasasmita menargetkan proses transformasi bantuan sosial (bansos) Beras Sejahtera (Rastra…
Agus mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi penuh sistem penyaluran bansos. Hal ini guna meminimalisir penyelewengan.
Membangun sinergitas dalam proses penyaluran bantuan sosial secara cepat, tepat, dan akurat, Kementerian Sosial Menyelenggarakan k…
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menepis isu kenaikan alokasi bantuan sosial (bansos) tahun depan bermuatan politis…
Tubuh yang lelah akan menurunkan daya pikir dan konsentrasi. Kondisi ini berisiko menimbulkan kecela…
Tampak tak berguna, namun ternyata nongkrong bersama teman punya banyak manfaat positif.
PT Bank Sinarmas Tbk (BSIM) mengubah status kantor cabangnya yang berada di Banda Aceh menjadi Unit Usaha Syariah (UUS).
Kementerian Perdagangan (Kemendag) berkomitmen untuk memprioritaskan produk-produk lokal dalam perdagangan elektronik (e-commerce)…
Ekonomi digital Indonesia memiliki potensi sebesar USD130 miliar pada 2020.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal memberikan penghargaan bagi pengelolaan pasar rakyat terbaik.
Pemerintah mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menggenjo…
Istilah unicornĀ seringkali didengar ketika membicarakan perusahaan rintisan (startup).
Pemerintah memutuskan kebijakan penyetaraan gaji perangkat desa ditunda hingga tahun depan, 2020.
Menurut Menaker Hanif Dhakiri, koperasi pekerja mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh.
Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita menyakini nilai ekspor ke Korea bakal meningkat.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengaku fokus mendukung unicornĀ untuk mewujudka…
Perlakuan pengenaan pajak pendapatan nilai (PPN) untuk avtur bagi penerbangan domestik di Indon…