Ketidakstabilan Kondisi Keuangan Sebabkan Polemik THR

Kautsar Widya Prabowo    •    Kamis, 21 Jun 2018 19:11 WIB
tunjangan hari raya
Ketidakstabilan Kondisi Keuangan Sebabkan Polemik THR
THR (ANT/Akbar Nugroho).

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjelaskan jumlah aduan pada 2018 yang mencapai 396 aduan -baik yang sudah ditindaklanjuti dan akan ditindaklanjuti- memiliki beberapa alasan antara lain keuangan ekonomi yang kurang sehat serta adanya permasalahan internal sebelumnya yang membuat perusahaan lalai memberikan THR.

Kasubdit Pengawasan Norma Waktu Kerja Waktu Istirahat Pengupahan Kemenaker FX Watratan mengungkapkan keuangan yang tidak stabil dan perkara yang mendahuluinya seperti permasalahan industrial, lebih mendominasi. Sehingga pihaknya menerjunkan akuntan publik untuk melihat secara langsung apakah kondisi keuangan yang kurang sehat atau ada unsur kesengajaan perusahaan yang tidak membayar THR.

 "Ada akuntan publik untuk melihat kenapa tidak bisa bayar, apa karena masalah keuangan. Ini menjadi pertimbangan dalam pembatasan kegiatan usaha. Kecuali dalam kondisi normal baru ada sanksi," ujarnya di Gedung Kemenaker, Jakarta, Kamis, 21 Juni 2018.

Ia menambahkan, pihaknya tidak dapat memberikan langsung dan memberikan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha. Pasalnya bedasarkan Peraturan Menteri Ketanagakerjaan Nomer 20 Tahun 2016 di mana perusahaan yang tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayaran THR hingga tenggang waktu tiga hari setelah menerima teguran tertulis, maka dapat dikenakan rekomendasi pengenaan sanksi. Namun dengan beberapa pertimbangan.

"Pasal 11 ayat dua ada pertimbangannya, kondisi keuangan finansial perusahan berdasarkan laporan keuangan dua tahun terakhir yang terlah diaduit oleh akuntan publik," tuturnya.

Namun hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan informasi terkait perusahan yang terkena sanksi pembatasan kegiatan perusahaan. Pasalnya ketika perusahaan didatangi tim dari Dinas Ketanagakerjaan, beberapa perusahaan langsung membayarkan kewajibannya.

"Ada satu dua kasus yang bisa diselesaikan dengan jalan konsultatif dan dijelaskan sanksinya mereka mau bayar. Ada di daerah Jawa Barat, Indramayu. Dengan kondisi keuangan aman," tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan kembali melakukan tindakan lebih lanjut setelah semua proses pelaporan selesai pada 22 Juni. Kemenaker akan melakukan koordinasi dengan tim di berbagai wilayah untuk menindak perusahaan yang terbukti belum membayar THR.

"Setelah Senin nanti terekap secara keseluruhan, teman-teman dari pengawasan akan menindaklanjuti dari aspek pelaksanaan THR di seluruh wilayah," tutupnya.


(SAW)


Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

Kepailitan Sariwangi Tidak Memengaruhi Industri Makanan

1 day Ago

Kepailitan Sariwangi AEA dan anak usahanya yaitu PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung (…

BERITA LAINNYA