Program Kedaulatan Pangan Pemerintah Dinilai Belum Optimal

Eko Nordiansyah    •    Senin, 10 Jul 2017 17:42 WIB
pangan
Program Kedaulatan Pangan Pemerintah Dinilai Belum Optimal
Pangan (ANTARA/Aditya Pradana Putra).

Metrotvnews.com, Jakarta: Institute for Development of Economic and Finance (Indef) menilai program kedaulatan pangan yang digagas Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum berjalan secara maksimal. Pasalnya target swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain padi, jagung, kedelai, dan gula, belum dapat tercapai.

Direktur Indef, Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah telah meningkatkan anggaran secara sangat signifikan, namun demikian, besarnya anggaran untuk program swasembada pangan tersebut tidak sejalan dengan hasil yang didapatkan. Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi sejumlah permasalahan guna mewujudkan target kedaulatan pangan.

"Tingginya alokasi anggaran tersebut ternyata belum optimal dalam mewujudkan kedaulatan pangan. Dalam konteks Padi, Jagung, Kedelai (Pajale) misalnya, tren peningkatan anggaran di ketiga komoditas pangan ini tidak secara merata dan optimal mengakselerasi produksi dan produktivitas," ujarnya di Kantor Indef, Jakarta Selatan, Senin 10 Juli 2017.

Dirinya menambahkan, tidak tanggung-tanggung anggaran kedaulatan pangan yang dikeluarkan oleh pemerintah melonjak hingga mencapai 53,2 persen dari Rp67,3 triliun di 2014 mencapai Rp103,1 triliun di 2017. Anggaran APBN ini digunakan untuk program strategis kedaulatan pangan di Kementerian Pertanian, Kelautan dan Perikanan, PU dan PERA, Sosial, dan anggaran Non K/L terkait kedaulatan pangan.

"Anggaran tersebut utamanya guna peningkatan produksi dan produktivitas pangan (supply side), dialokasikan melalui empat komponen, yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian PU PERA, subsidi pupuk dan subsidi benih. Total belanja keempat komponen ini melonjak 61,7 persen dari Rp 40,2 triliun (2014) menjadi Rp65 triliun (2017). Artinya empat komponen ini telah menyedot 59,5 persen dari total alokasi anggaran kedaulatan pangan," jelas dia.

Selain itu, Indef juga menilai jika kesejahteraan petani terus mengalami penurunan. Selama ini upah buruh petani harus tergerus oleh inflasi, yang pada Mei 2017 lalu inflasi tercatat sebesar 4,33 persen sedangkan upah nominal buruh hanya 4,16 persen secara year on year (yoy).

"Nilai Tukar Petani (NTP) juga menurun. Pada 2017, Juni NTP total tercatat sebesar 100,53 sedangkan pada periode yang sama tahun sebelumnya NTP sebesar 101,47. Demikian juga NTP Pangan, Juni 2017 sebesar 97,4 sedangkan Juni 2016 sebesar 98,74 dan Juni 2015 sebesar 97,29," pungkasnya.


(SAW)