Perppu AEOl, Sri Mulyani: Ditjen Pajak tak Lagi Berburu di 'Kebun Binatang'

Desi Angriani    •    Senin, 17 Jul 2017 17:57 WIB
aeoi
Perppu AEOl, Sri Mulyani: Ditjen Pajak tak Lagi Berburu di 'Kebun Binatang'
Menkeu Sri Mulyani. MI/MOHAMAD IRFAN.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah melalui Kementerian Keuangan meminta restu Komisi XI DPR RI untuk menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Pelaksanaan automatic exchange of information (AEoI) memberi kewenangan kepada Ditjen Pajak untuk mengintip langsung rekening wajib pajak di bank, asuransi, sekuritas, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, selama ini upaya pelaksanaan tugas yang diemban Direktorat Jenderal Pajak terhambat dengan terbatasnya akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan. DJP hanya mampu melakukan pengawasan kepatuhan kepada wajib pajak yang informasinya telah dilaporkan dalam SPT tahunan.  Akibatnya, pengawasan kepatuhan dan penegakan hukum yang dilakukan DJP selama ini terkesan seperti berburu di kebun binatang.

"DJP hanya melakukan pengawasan kepada WP berdasarkan informasi keuangan yang dilaporkan dalam SPT. Akibatnya pengawasan dan enforcement oleh Direktorat Jenderal Pajak ibaratnya melakukan berburu di kebun binatang," kata Sri di Ruang Rapat Komisi XI DPR, Jakarta, Senin 17 Juli 2017.

Melalui Perppu ini, lanjut Sri, Ditjen Pajak bisa lebih mudah mencari dan mengejar para pengemplang pajak. Siapa saja wajib pajak yang tidak pernah melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau yang memanipulasi laporan kekayaannya dapat dengan mudah ditemukan.

"Tujuannya tadi bukan berburu di kebun binatang lagi," tandasnya.

Terbatasnya akses keuangan informasi yag dimiliki DJP dapat diamati dari hasil program amnesti pajak. Berdasarkan data Juni 2017, total deklarasi aset dan repatriasi adalah senilai Rp4.884 triliun dengan hanya 21,2 persennya yang berada di luar negeri.

AEoI merupakan ketentuan global yang memungkinkan Indonesia bisa mengakses data perbankan warga negaranya di luar negeri, dan sebagai timbal baliknya, negara lain juga bisa membuka data perbankan warga negaranya di Indonesia. Berdasarkan kesepakatan 101 negara, AEoI sudah harus berlaku pada 2018.


(SAW)