Pemerintah Harus Berhati-hati Kelola Utang

   •    Minggu, 16 Jul 2017 17:08 WIB
ekonomi indonesia
Pemerintah Harus Berhati-hati Kelola Utang
Illustrasi. MI/Susanto.

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah tengah berupaya melakukan reformasi perpajakan dalam rangka menggenjot penerimaan negara. Perbaikan kinerja penerimaan tidak lepas dari niat pemerintah mengurangi porsi utang pemerintah.

Ekonom Institute for Development and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan pemerintah untuk lebih berhati-hati dalam mengelola utang.

Dia mengingatkan saat ini rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) relatif masih rendah, yakni di bawah 30 persen. Kendati demikian, dalam kurun dua tahun ke depan, rasio utang terhadap PDB diproyeksi naik di kisaran 32,3 persen.

Per Mei 2017, posisi total utang pemerintah tercatat Rp 3.672,3 triliun. Sedangkan, defisit anggaran saat ini berada di kisaran 2,5 persen dengan potensi defisit 2,92 persen yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017.

Sebenarnya, sambung dia, tidak menjadi masalah apabila kenaikan utang diiiringi dengan penerimaan negara, utamanya dari sisi  aspek perpajakan. Masalahnya, pertumbuhan penerimaan pajak terus menurun di mana rasio pajak saat ini diketahui 10,3 persen.

Dalam RAPBNP 2017, pemerintah bahkan mengkoreksi target penerimaan perpajakan dari semula Rp 1.498,9 triliun menjadi Rp 1.450,9 triliun. Adapun realisasi pajak semester I 2017 baru sekitar Rp 571,9 triliun atau 38,2 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.498,9 triliun.

"Utang tahun ini terbilang aman, tapi melihat dua tahun ke depan sepertinya mulai tidak aman karena rasionya diprediksi membengkak. Pertumbuhan utang 14 persen per tahun, sedang pertumbuhan ekonomi cuma 5 persen. Lagi pula kalau kenaikan utang disertai kenaikan penerimaan pajak sih gak masalah. Ini pertumbuhan pajak kita terus turun," ujar Bhima kepada Media Indonesia, Minggu 16 Juli 2017.

Strategi pemerintah untuk memperluas basis pajak dikatakannya harus terus dilakukan. Termasuk, memperbaiki sistem database pajak pasca implementasi tax amnesty yang berakhir sejak Maret 2017.  Perluasan basis pajak pun dapat diakomodir dengan merevisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.

Pemerintah, lanjut dia, tidak boleh melupakan reindustrialisasi. Pasalnya, kontribusi sektor industri terhadap total penerimaan pajak mencapai 31 persen. Apabila pertumbuhan industri khususnya manufaktur bisa dipacu di atas 6 persen, maka penerimaan pajak diyakini naik signifikan.

"Kemudian untuk meningkatkan penerimaan perpajakan juga dengan mempercepat ekstensifikasi cukai. Tahun depan setidaknya ada tiga objek barang kena cukai baru yang bisa dieksekusi," imbuh Bhima.


(SAW)