Menhub akan Pangkas Perizinan di Empat Bidang

Kautsar Widya Prabowo    •    Selasa, 10 Apr 2018 21:04 WIB
kemenhub
Menhub akan Pangkas Perizinan di Empat Bidang
Menhub Budi Karya Sumadi. ANT/Wahyu Putro.

Jakarta: Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan menghapus perizinan di empat bidang yang menghambat investor di Indonesia. Empat bidang itu adalah sektor laut, udara, kereta api dan darat. Penghapusan perizinan itu agar semakin banyak investor yang mau berinvestasi di Indonesia.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk menghapus perizinan yang tidak relevan.

"Kita membuat finalisasi rapat bersama Pak Darmin (Menko Keuangan), aturan yang tidak relevan harus segera dihapus," ujarnya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa, 10 April 2018.

Ia menambahkan, pemangkasan tersebut dimulai dari dua hal yaitu izin dan izin yang bersetifikat. Nantinya hanya ada izin, sedangkan untuk izin bersertifikat investor hanya berkomitmen dengan peraturan yang ada dan tak perlu meminta perizinan lagi.

"Yang ada hanya izin, yang sertifikat para investor tidak perlu meminta perizinan hanya ada komitmen dengan syarat tertentu.Tentunya kita nanti ada inspeksi," tambahnya.

Selain itu pihaknya memberikan contoh seperti halnya dengan perizinan gedung yang melingkupi alat pemadam kebakaran (Apar) sumur, listrik dan sebagainya.  Hal tersebut tidak memerlukan perizinan hanya ada tanda tangan komitmen dan harus menaatinya.

"Katakanlah kalau fire (Apar) harus ada dibeberapa titik, kalau listrik ada fungsi tertentu. Kalu melanggar ada peraturannya," tuturnya.

Pihaknya menambahkan bidang yang paling banyak mengandung perizinan adalah laut yang termasuk dalam izin pelabuhan, izin terminal khusus, serta izin bongkar muat.

"Kalau pelabuhan harus bisa kita kecilkan karena banyak yang sifatnya sertifikat jadi pernyataan saja," pungkasnya.

Keputusan tersebut keluar setelah rapat Koordinasi bersama Kementerian Koordinator Bidang Pereknomian. Pemangkasan tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.


(SAW)