Sandiaga: Pemerintah Senang Swasta Ingin Bangun LRT

Dian Ihsan Siregar    •    Senin, 08 Jan 2018 14:42 WIB
lrt
Sandiaga: Pemerintah Senang Swasta Ingin Bangun LRT
Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Metrotvnews.com/Surya Perkasa.

Jakarta: PT Ratu Prabu Energi Tbk berencana membangun Light Rail Transit (LRT) sepanjang 200 kilometer‎ di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya. Niat itu sudah barang tentu membuat Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno bungah.

Sandiaga langsung ‎menyampaikan konsep LRT itu ke Menteri BUMN Rini Soemarno. Dan, menurut dia, Menteri Rini menyambut baik swasta ikut membangun infrastruktur di Indonesia, khususnya Jakarta.

"(Kalau) ada swasta mau membangun dan menggunakan dana sendiri, kita harus kaji," kata Sandiaga ‎ditemui di Pecenongan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Januari 2018.

Sandiaga meyakinkan Menteri Rini bahwa Ratu Prabu serius sekali dengan rencananya. Perusahaan telah membayar mahal konsultan dari luar, Bechtel International, untuk membahas dan mengkaji pembangunan LRT.

Seandainya Ratu Prabu benar-benar diberi lampu hijau oleh pemerintah untuk bangun LRT, lanjut Sandi, maka Pemprov DKI Jakarta akan mempercepat pembangunan tersebut, agar terealisasi dengan cepat.

"Mereka selama ini berkoordinasinya dengan Kementerian Perhubungan dan BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek). Kami lihat Kemenhub jadi leading sector, tentu kami dorong juga," tutur Sandi.

Ketika ditanya‎ apakah ada kedekatan dengan perusahaan Ratu Prabu, Sandi menampik dengan keras, jikalau dirinya sama sekali tidak ada hubungan apa pun dengan perusahaan yang memiliki kode ticker ARTI.‎‎ "Tidak ada sama sekali," pungkas pria kelahiran Riau ini.

Sebelumnya, Sandi menyebutkan, Jakarta akan memiliki jalur LRT dengan total panjang 200 km. Proyek bernilai USD25 miliar. LRT akan dibangun di beberapa wilayah ibu kota.

"Selama lima tahun mulai 2020 sampai 2025. Terbagi 3 total dana yang akan digalang sekitar 320 triliun," ucap Sandiaga.

Sandi mengakui, jika konsep pembangunan ini sepenuhnya B to B tanpa sedikit pun pembiayaan dari pemerintah. Proyek ini akan melibatkan investor dari Korea Selatan, Tiongkok, dan Jepang.

"Terus terang kami sangat gembira karena ini adalah satu usulan yang sangat konkret dalam mengatasi masalah kemacetan di ibu kota, dan mereka sudah berkoordinasi dengan BPTJ dan kementerian perhubungan," jelas Sandi.


(SAW)


Perpres DNI Rampung Pekan Depan

Perpres DNI Rampung Pekan Depan

1 week Ago

Pemerintah mempercepat penyelesaian rancangan per-aturan presiden (Perpres) mengenai Daftar Neg…

BERITA LAINNYA