Penurunan Tarif Pajak UMKM Gerakkan Ekonomi

   •    Senin, 12 Mar 2018 08:44 WIB
umkmpajak e-commerce
Penurunan Tarif Pajak UMKM Gerakkan Ekonomi
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo. (FOTO: Medcom.id/Desi Angriani)

Jakarta: Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) yang juga pengamat perpajakan, Yustinus Prastowo, menilai langkah pemerintah menurunkan pajak bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari satu persen menjadi 0,5 persen, merupakan insentif yang baik untuk menurunkan beban pengusaha kecil.

Selain itu, Yustinus berpandangan cara tersebut juga merupakan upaya pemerintah untuk mengekstensifikasi pajak, yakni menargetkan penambahan jumlah wajib pajak patuh.

"Penurunan tarif ini juga menjadi bentuk moderasi di saat perekonomian melambat, dengan harapan menggairahkan perekonomian dan meningkatkan kepatuhan pajak," ujar Yustinus saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, akhir pekan kemarin.

Seperti diketahui, pemerintah akan menurunkan pajak untuk UMKM dari satu persen menjadi 0,5 persen pada akhir Maret 2018. Ketentuan itu akan berlaku setelah pemerintah merevisi PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak UMKM.

Saat memberikan sambutan pada Pembukaan Sidang Dewan Pleno II dan Rapat Pimpinan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) 2018 di Tangerang, Banten, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo menekankan bahwa perubahan tata ruang ekonomi global menjadi peluang bagi ekonomi nasional untuk berkembang.

Presiden menilai sejumlah usaha makanan dan minuman maupun industri gaya hidup memiliki masa depan yang cerah pada tatanan global. Selain itu, kata Presiden, perkembangan bisnis rintisan atau startup melalui aplikasi berbasis digital akan berkembang pesat, khususnya di bidang sociopreneurship.

Menurutnya, Indonesia juga memiliki keunggulan di sektor kerajinan tangan yang terkenal begitu kreatif. Sejumlah contoh industri seperti kerajinan jaket kulit berlukis, motor modifikasi, serta usaha kreatif lain memiliki peluang besar untuk berkembang jika dipromosikan dengan gencar.

Karena itu, dia meminta agar pajak bagi pelaku usaha itu diturunkan. "Saya kemarin sebetulnya menawarnya 0,25 persen, tetapi Menteri Keuangan bilang tidak bisa. Kalau turunnya sampai sejauh itu, ini akan memengaruhi penerimaan, pendapatan pemerintah," ujarnya.

Ambang Batas

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan penurunan tarif PPh (pajak penghasilan) itu lantaran banyak pelapak (supplier merchant) di platfrom digital berupa marketplace berasal dari sektor UMKM. Penurunan tarif PPh itu, kata dia, bertujuan menciptakan kesamaan level of playing field dalam ekosistem e-commerce, khususnya dengan pelaku UMKM konvensional.

Namun, kata dia, untuk menurunkan tarif PPh final UMKM di ranah e-commerce, perlu dilakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 46 Tahun 2013 tentang PPh dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

"Mungkin threshold-nya juga akan diturunkan," jelas Sri, beberapa waktu lalu. Treshold yang dimaksud ialah ambang batas omzet kena pajak yang semula dipatok Rp4,8 miliar per tahun.

Yustinus menyarankan agar revisi PP 46/2013 juga turut mengatur layering tarif pajak, terutama untuk melindungi pelaku usaha mikro. Ia mencontohkan layering untuk WP mikro dengan omzet di bawah Rp300 juta setahun bisa dibebaskan dari pajak. Lalu tarif 0,25 persen untuk WP dengan omzet di atas Rp300 juta sampai Rp600 juta.

"Hal itu sekaligus sebagai edukasi dan persiapan WP menjadi pengusaha kena pajak (PKP)," pungkasnya. (Media Indonesia)


(AHL)