Remitansi TKI 2017 Tercatat Rp108 Triliun

M Studio    •    Senin, 12 Mar 2018 19:01 WIB
bnp2tki
Remitansi TKI 2017 Tercatat Rp108 Triliun
Ilustrasi: Pekerja Migran Indonesia antre menabung dan mengirim uang ke Tanah Air di Kantor remitansi Bank Mandiri Hong Kong (Foto:Antara/Audy Alwi)

Jakarta: Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mencatat pengiriman uang dari pekerja migran Indonesia ke negara asalnya (remitansi) hingga periode November 2017 mencapai USD8.015.885.120, atau setara Rp108.326.671.517.984. Angka ini menurun 1,06 persen jika dibandingkan periode November 2016.

Data remitansi tersebut diperoleh dari kolaborasi antara BNP2TKI dengan Bank Indonesia (Divisi Statistik Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Investasi Internasional Indonesia).

Hal itu terjadi akibat adanya penurunan remitansi untuk kawasan Timur Tengah dan Afrika sebesar 7,15 persen (USD225.601.563), kawasan Amerika sebesar 66,28 persen (USD 342.511.465), serta penurunan di kawasan Eropa dan Australia sebesar 24,22 persen (USD21.476.470).

"Penurunan jumlah remitansi ini terjadi antara lain dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang mendorong peningkatan penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) formal, di samping sebagai dampak nyata kebijakan penutupan penempatan TKI informal ke kawasan Timur Tengah, maupun faktor terbatasnya peluang kerja bagi tenaga kerja asing di beberapa negara penempatan PMI karena keadaan ekonomi global yang fluktuatif," kata Kepala Bagian Humas BNP2TKI Servulus Bobo Riti.

Servulus juga mengungkapkan sebagian besar PMI bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pengasuh anak, pekerja pertanian, pekerja konstruksi, dan pekerja pabrik. Kemudian, ada yang bekerja menjadi perawat lansia, pekerja toko, restoran, dan hotel, menjadi supir, serta bekerja di kapal pesiar.

Kepala Bagian Humas BNP2TKI
Servulus Bobo Riti


Menurut data Bank Dunia, ada sekitar 55 persen dari 9 juta PMI, bekerja secara non-prosedural. Artinya, sebagian besar menjadi pekerja dengan dokumen dan jalur-jalur yang tidak legal. Padahal, kalau PMI bekerja secara prosedural, mereka bisa mengurangi risiko beban kerja yang tak sesuai dan meminimalisir proses penganiayaan dan pelecehan yang masih kerap terjadi.

"Dilihat dari sisi kawasan yang terbanyak mengirimkan uang berasal, negara kawasan Asia seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Jepang menempati posisi teratas. Juga di kawasan Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait dan Qatar," kata dia.


(ROS)