Genjot Investasi, BP Batam Evaluasi 7.000 Ha Lahan di Batam

Anwar Sadat Guna    •    Minggu, 27 Nov 2016 16:12 WIB
investasi batam
Genjot Investasi, BP Batam Evaluasi 7.000 Ha Lahan di Batam
Illustrasi. MI/HENDRI KREMER.

Metrotvnews.com, Batam: Badan Pengusahaan (BP) Batam mengevaluasi pengalokasian lahan seluas sekira 7.000 hektare (ha) yang selama ini dikelola 178 hingga 200 perusahaan.  Dari jumlah tersebut, ada delapan titik pengalokasian lahan dicabut dan dibatalkan BP Batam. Ke delapan lokasi tersebut dikelola tujuh perusahaan.

Direktur Humas dan Promosi BP Batam, Purnomo Andiantono mengatakan, selain delapan lokasi itu, ada 27 titik lahan menyusul akan dicabut, tiga lokasi masih dievaluasi, dan 140 lokasi lainnya menunggu komitmen perusahaan untuk membangun lahannya.

"Sesuai ketentuan, perusahaan yang komitmen membangun lahannya menyetorkan jaminan di bank sekira 5-10 persen dari jumlah uang wajib tahunan otorita (UWTO) yang mereka bayarkan ke BP Batam," kata Andi kepada wartawan di Kantor BP Batam, Jumat (25/11/2016).

Jika selama tiga bulan perusahaan membangun lahan yang dialokasikan, kata Andi, maka uang jaminan tadi dikembalikan ke perusahaan. Tetapi bila perusahaan tak kunjung membangun lahannya maka uang jaminan masuk ke kas BP Batam.

Andi menuturkan, keputusan tersebut ditempuh karena BP Batam sedang menata seluruh lahan di kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) Batam.

BP Batam tidak ingin lahan yang telah dialokasikan dibiarkan begitu saja tanpa dibangun sehingga menghambat investasi di Batam.

"Seluruh lahan yang sudah dicabut nantinya akan dilelang secara terbuka di website BP Batam," ujarnya.

Tujuh perusahaan yang alokasi lahannya dibatalkan, yakni; PT Tri Daya Semesta, PT Perumtel, PT Rosari Jaya, PT Gunung Puntang Mas, PT Rarantira Batam, PT Mandiri Putra Sejahtera, PT Nam Seng Indonesia (dua lokasi lahan masing-masing di Kabil).

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri, Ahmad Maruf Maulana menyesalkan pembatalan alokasi lahan terhadap beberapa perusahaan tersebut.

"Rata-rata lahan yang dikelola perusahaan tersebut sudah bersertifikat dan dalam agunan bank," ungkap Maruf kepada Metrotvnews.com, Jumat (25/11/2016).

Ia juga menyesalkan karena BP Batam hanya mencabut lahan-lahan seluas 5 hingga 10 atau 20 hektare, tetapi lahan-lahan seluas 50 atau 70 hektare bahkan ratusan hektare tidak dievaluasi dan dibatalkan.

"Azas keadilan harusnya diterapkan BP Batam. Lahan-lahan seluas puluhan hingga ratusan hektare yang selama ini tidak digarap seharusnya juga dicabut oleh BP Batam," pungkasnya.


 


(SAW)