BI Buka Aduan Gesek Ganda Kartu Debit & Kredit

Desi Angriani    •    Jumat, 08 Sep 2017 15:27 WIB
penggesekan ganda kartu
BI Buka Aduan Gesek Ganda Kartu Debit & Kredit
Ilustrasi. (ANTARA FOTO/M Adimaja)

Metrotvnews.com, Jakarta: Bank Indonesia (BI) mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan praktik penggesekan ganda (double swipe) dalam transaksi nontunai di semua merchant yang menggunakan mesin Electronic Data Capture (EDC).

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Agusman mengatakan, aduan dari masyarakat akan lansung ditindaklanjuti bank sentral lewat departemen pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

"Nanti kita follow up. Kan kemarin ada di mal mana ada pengaduan langsung kita terjun. Pokoknya kita proaktif," ucap Agus di Kompleks Bank Indonesia, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Jumat 8 September 2017.

Menurutnya, masih banyak acquirer, bank atau lembaga yang bekerja sama dengan pedagang (merchant) masih membiarkan praktik penggesekan kartu debit dan kredit terjadi di mesin kasir. Namun demikian, Agus enggan membeberkan jumlah kasus atau aduan yang telah dilaporkan masyarakat.

"Berapa banyak kasusnya kami enggak bisa buka ya, itu di bagian pengawasan," ungkap dia.

Agus menuturkan, pihaknya terus meminta perbankan untuk melakukan sosialisasi larangan double swipe tersebut. Jika merchant masih membiarkan penggesekan ganda, Bank atau lembaga yang memproses transaksi pembayaran diminta untuk memutus kerja sama pemberian faslitas pembayaran nontunai tersebut.

"Bank atau nonbank tadi penyedia jasa pembayaran itu mereka lah yang harus membina merchant-nya. Mereka nggak ada ikatan kontrak atau perjanjian. Perjanjian itu harus disebut," pungkas Agus.

Adapun pelarangan penggesekan ganda tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari pencurian data dan informasi kartu. Pengaturan mengenai penggesekan ganda kartu nontunai sebenarnya telah tercantum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Pada Pasal 34 huruf b, Bank Indonesia melarang penyelenggara jasa sistem pembayaran menyalahgunakan data dan informasi nasabah maupun data dan informasi transaksi pembayaran selain untuk tujuan transaksi pemrosesan pembayaran.

 


(AHL)