Metro News

Aktivis Kesehatan: BPJS Seharusnya Menanggung Biaya Ambulans

   •    Senin, 17 Apr 2017 15:42 WIB
bpjs kesehatandokter dan kesehatan
Aktivis Kesehatan: BPJS Seharusnya Menanggung Biaya Ambulans
Ilustrasi. (ANTARA/Idhad Zakaria)

Metrotvnews.com, Jakarta: Kemiskinan kerap kali membuat masyarakat miskin kesulitan untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak. Baru-baru ini seorang warga di Bengkulu membawa jenazah sang anak menggunakan tas plastik lantaran tak mampu membayar biaya ambulans.

Hal ini menjadi keprihatinan berbagai pihak atas layanan kesehatan yang seharusnya bisa didapatkan oleh warga miskin.

Aktivis kesehatan Marius Widjajarta mengatakan peristiwa itu bertolak belakang dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945 yang salah satu pasalnya menyebut kesehatan adalah hak asasi. Falsafah itu kemudian diimplementasikan melalui UU Sistem Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan.

"Jadi secara nasional BPJS Kesehatan bertanggung jawab terhadap kasus ini. Kerjanya apa BPJS Kesehatan? Kita lihat sampai sejauh mana BPJS Kesehatan bekerja," kata Marius, dalam Metro News, Senin 17 April 2017.

Marius menilai ada tiga tipe ambulans dalam layanan kesehatan; ambulans untuk transportasi, emergency, dan jenazah. Ketiga tipe ini, kata dia, seharusnya satu paket dengan layanan kesehatan lain.

Kenyataannya, menurut Marius, BPJS termasuk lembaga superbody yang tak mau dikritik dan ketika mendapat masalah selalu ditimpakan ke pemerintah. 

"BPJS Kesehatan harusnya menerima apa yang harus dikerjakan. Kalau kita lihat sekarang BPJS tidak bisa dikritik, ada masalah selalu yang disalahkan RS-nya, oknum dokternya, oknum kesehatan yang lain," kata dia.

Menurut Marius, peristiwa-peritiwa semacam ini bisa dicegah jika pemerintah mau merevisi aturan terkait pemberian layanan kesehatan. Salah satunya mengubah metode iuran paket BPJS yang masih menggunakan INA-CBGs casemix.

Marius menguraikan pembayaran iuran menggunakan INA-CBGs casemix tidak ideal, sebab menghitung biaya paket kesehatannya berdasarkan top down. Padahal jika merujuk WHO dengan metode patient safety, ada pertimbangan standar pelayanan medik nasional kemudian dibuat clinical pathway setelah itu baru ditentukan unit cost berdasarkan evidence base.

"Kalau INA CBGs casemix sistem paketnya dari atas ke bawah. Kalau ini tidak diubah apa cukup Rp25 ribu, Rp81 ribu, ini nebak manggis namanya. Kalau dari evidence base enggak mungkin dia (BPJS) teriak enggak punya duit, enggak ada fasilitas, ditolak sana sini, dan sebagainya," jelas Marius.




(MEL)

Salah Kaprah Biaya Isi Ulang

Salah Kaprah Biaya Isi Ulang

12 minutes Ago

Pengenaan biaya isi ulang bertentangan dengan semangat mewujudkan gerakan transaksi nontunai ya…

BERITA LAINNYA