BI-OJK Dinilai akan Menyikapi Hati-Hati AEoI

Angga Bratadharma    •    Sabtu, 20 May 2017 16:01 WIB
aeoi
BI-OJK Dinilai akan Menyikapi Hati-Hati AEoI
Presiden Direktur Marein Robby Loho (kiri) bersama dengan Direktur Keuangan Marein Yanto J Wibisono (kanan) di sela-sela Marein We Can Run 2017. (Foto: MTVN/Angga Bratadharma)

Metrotvnews.com, Jakarta: Pemerintah yang telah mengeluarkan kebijakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan dinilai akan disikapi dengan hati-hati oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator keuangan.

Direktur Keuangan PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk Yanto J Wibisono menjelaskan, sekarang ini semua negara sudah menyetujui untuk adanya transparansi dari aspek pajak. Pemerintah Indonesia juga sudah mengeluarkan kebijakan tersebut dan tentunya semua Lembaga Jasa Keuangan (LJK) harus mendukung kebijakan dimaksud.

"Semua negara-negara akan menerapkan (AEoI) di 2018. Memang sudah harus transparan (dari aspek pajak). Tapi sebenarnya pemerintah sebelumnya sudah mengeluarkan kebijakan amnesti pajak. Tentu orang sudah tahu bagi mereka yang ikut amnesti pajak terkait transparansi pajak," ujar Yanto, saat ditemui di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, Sabtu 20 Mei 2017.

Ia tidak menampik, industri perbankan, industri asuransi, dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) harus mematuhi kebijakan itu. Sedangkan terkait risiko, Yanto menilai, belum bisa diprediksi lantaran belum diimplementasikan secara maksimal. Namun, ia meyakini BI dan OJK akan sangat berhati-hati merespons kebijakan ini.

"Di koran-koran juga kan diberitakan bahwa akan diawasi aturan itu dan tidak digunakan sembarangan oleh BI dan OJK," ungkap Yanto.




Perppu di pasal dua ayat satu disebutkan Direktur Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari LJK yang melaksakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, lembaga jasa keuangan lainnya dan atau entitas lain yang dikategorikan sebagai lembaga keuangan sesuai standar pertukaran informasi.

Pasal dua ayat dua menyebut LJK wajib menyampaikan pada Dirjen Pajak berupa laporan berisi informasi keuangan sesuai standar informasi keuangan berdasarkan standar perjanjian internasional di bidang perpajakan untuk setiap rekening keuangan yang diidentifikasi sebagai rekening keuangan yang wajib dilaporkan dan laporan yang berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Lalu dalam ayat tiga menyebutkan laporan berisi informasi keuangan yang memuat identitas pemegang rekening keuangan, nomor rekening keuangan, identitas lembaga jasa keuangan, identitas saldo atau nilai rekening keuangan dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan.

Perbesar Porsi Non-Life

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Direktur Marein Robby Loho menambahkan, Marein berupaya untuk memperbesar porsi non-life di masa mendatang agar komposisi yang sebelumnya 65 persen di life dan sisanya 35 persen berada di non-life menjadi 60 persen di life dan 40 persen di non-life.

Perubahan arah kebijakan itu dengan harapan bisa mendukung optimalisasi laju bisnis termasuk pembentuk premi di masa mendatang. Dalam hal ini, Robby berharap, industri asuransi umum dan industri asuransi jiwa bisa tumbuh lebih maksimal sejalan dengan perbaikan ekonomi dunia dan efek positifnya terhadap ekonomi Indonesia.

"Cerita dulu itu yang besar non-life dibandingkan dengan life. Ketika non-life kacau maka kita tahan gross premi dan kita tahan premi di Rp200 miliar. Tapi, sekarang sudah menjadi Rp460 miliar. Memang pengaruh ekonomi. Tapi, kita arahkan seakrang naik jadi 60 persen di life dan 40 persen di non-life," pungkas Robby.

Di sisi lain, Marein mencatat beban underwriting mencapai Rp821,3 miliar di 2016 atau tumbuh sebanyak 30,5 persen dibandingkan dengan di 2015 yang sebesar Rp629,1 miliar. Sedangkan untuk beban usaha tercatat sebesar Rp75,3 miliar atau tumbuh sebanyak 12,7 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya di Rp66,8 miliar.

Sedangkan total aset tercatat sebesar Rp1,8 triliun di 2016 atau tumbuh sebanyak 27,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,4 triliun. Untuk dana investasi tercatat sebesar Rp1,18 triliun atau tumbuh sebanyak 23,8 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp954,2 miliar.

Adapun total liablilitas tercatat sebesar Rp1,08 triliun di 2016 atau mengalami pertumbuhan sebanyak 33,4 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang sebesar Rp815 milair. Dan total ekuitas mencapai Rp746,3 miliar di 2016 atau tumbuh 19,7 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.


(AHL)