Asosiasi Imbau Pemerintah Membenahi Backlog Perumahan

Ade Hapsari Lestarini    •    Selasa, 08 Aug 2017 18:41 WIB
perumahan
Asosiasi Imbau Pemerintah Membenahi <i>Backlog</i> Perumahan
Ilustrasi. (FOTO: ANTARA/Wahdi Septiawan)

Metrotvnews.com, Jakarta: Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta pemerintah untuk membenahi persoalan backlog atau ketimpangan akses perumahan yang masih tinggi.

Ketua Dewan Pembina Apersi Eddy Ganefo mengungkapkan, semua hambatan di sektor properti, mulai perizinan, akses kredit, hingga kemudahan pembelian perumahan harus dipermudah.

Tujuannya adalah agar proyek satu juta rumah yang dicanangkan pemerintah bisa maksimal. Jangan sampai, temuan masalah seperti perizinan hingga pembebasan lahan yang memakan waktu lama tak kunjung beres.

"Hambatan makin banyak disaat ekonomi masih lesu ini berdampak ke bisnis perumahan. Jadi semua hambatan harus dibuka, segera diselesaikan," ujar Eddy melalui keterangan resminya di Jakarta, Selasa 8 Agustus 2017.

Salah satu solusinya, kata Eddy, jangan sampai anggaran program rumah yang sedang dikembangkan pemerintah, dari sisi subsidi, terus dipangkas alias menyusut. Alhasil, masyarakat kecil yang belum memiliki rumah juga makin sulit mengakses.

Pemerintah diketahui memangkas anggaran subsidi yang disalurkan melalui mekanisme Fasilitas Likuiditas Pembangunan Perumahan (FLPP), yaitu dari Rp9,7 triliun menjadi Rp3,1 triliun. Di sisi lain, kata Eddy, kebijakan rumah, juga harus di dukung regulasi dan penegakan hukum yang kuat agar penyediaan rumah murah berjalan dengan baik.

"Yang tadinya untuk membantu dan mensejahterakan rakyat, jangan sampai malah sebaliknya, memberatkan, sehingga bisa jadi alternatif jangka panjang membantu masyarakat berpenghasilan rendah memilki rumah," tegas dia.

Pemerintah pun, dalam meminimalkan backlog, bisa melihat berbagai terobosan-terobosan inovatif di sektor properti. Ada banyak model teknologi baru yang bisa diadopsi. Seperti rumah kayu dengan teknologi tinggi, tahan gempa, anti air, dan dari sisi harga jauh lebih murah.

"Ini artinya, solusi yang tepat dan memadai tidak hanya mencakup penyediaan sejumlah rumah berkualitas terjangkau, namun juga keberlanjutan jangka panjang dengan cara yang ramah lingkungan," pungkasnya.


(AHL)