BPJS Ketenagakerjaan, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap TKI

Anggi Tondi Martaon    •    Selasa, 16 May 2017 17:24 WIB
berita dpr
BPJS Ketenagakerjaan, Bentuk Perlindungan Pemerintah terhadap TKI
Petugas mendata sejumlah Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) saat Verifikasi Dokumen dan Pendaftaran Ujian Program G TO G Korea (PBT) Sektor Manufaktur Dengan Sistem Poin Tahun 2017 di Surabaya, Jawa Timur. Foto: ANT/ Didik Suhartono

Metrotvnews.com, Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mewajibkan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengikuti program perlindungan. Kebijakan itu akan diterapkan pada kuartal II tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Daulay mengatakan, kebijakan tersebut masih menunggu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (RUU PPILN). Saleh menilai, kebijakan itu mencerminkan semangat pemerintah dan DPR untuk melindungi para pahlawan devisa.

"Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk melindungi para pekerja migran kita dengan BPJS Ketenagakerjaan," kata Saleh, saat dihubungi, Selasa, 15 Mei 2017. 

Politikus PAN ini secara tidak langsung mendukung kebijakan tersebut. Dia meyakini perlindungan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan akan lebih baik. "Kita lebih yakin perlindungan yang diberikan BPJS TK akan lebih baik dan bertanggung jawab," katanya.

Ia juga melihat upaya tersebut sebagai salah satu cara menambah jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Mengingat, jumlah pekerja imigran Indonesia di luar negeri cukup tinggi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah pekerja Indonesia mencapai 124,5 juta orang pada Februari 2017, yang tersebar dalam 15 lapangan usaha. Jumlah tersebut dipimpin sektor pertanian sebesar 32 persen, diikuti sektor perdagangan dan penyedia akomodasi serta makanan.

"Ini juga bagian dari strategi perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan," ucap Saleh.



(ROS)